Abstract. Communication, media, and informatics technology, known as telematics technology has developed in globalization era that caused the world society is borderless. It makes people get the ease of doing their daily activities. The use of telematics technology has led to change people’s mindset, and how the business works in industry, trading, government, education, banking, and various other sectors. In fact, other than that, telematics technology emerged a new phenomenon i.e spreading the personal data of bank’s customers. The data spread freely in some banks, or another banking company, even in some others company that not related to banking. Those data are collected for commercial company use, such as offering certain products of the company. In this case, buying and selling pesonal data was done by one of the bank’s employee and use it in money theft crimes by sim card swap. This research examines about the regulations of how buying and selling personal data of bank’s costumers regulated based on Law No 11 of 2008 regarding Electronic Information and Transactions, as amended by Law No 19 of 2016 (the Electronic Information Law)? And how is the law enforcement that attributed with involvement/participation elements in Indonesian Criminal Code (KUHP)? This research uses a yuridical normative approach. Data collection techniques used by the author is the study literature or library research. The research specification used is Descriptive Analysis. From the results of research that author have obtained is that  buying or selling personal data of bank’s costumers can be determined as a criminal offers, according to Article 30, Article 32 Paragraph (1), Article 32 Paragraph (2), Article 46, Article 48 Paragraph (1), dan Article 48 Paragraph (2) Law No 11 of 2008 regarding Electronic Information and Transactions, as amended by Law No 19 of 2016 (the Electronic Information Law). The law enforcement for selling and buying the personal data in Ilham Bintang case can’t be done maximally, it is because there is no specific regulation for this case. Rather than that, it can be categorized as crime base on Article 32 Paragraph (1) and (2) of the Electronic Information Law, Beside that, it can be categorized as a deelneming crime based on Article 56 of Indonesian Criminal Code as SIM Card swap crime  or money theft in Ilham Bintang case.Keywords: Misuse of personal data, Customer Banking, Banking, Law Enforcemet, Involevement/participationAbstrak. Teknologi komunikasi, media, dan informatika yang selanjutnya disebut teknologi telematika telah berkembang di era globalisasi yang menyebabkan hubungan dunia menjadi tidak terbatas. Hal ini membuat manusia mendapatkan kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pemanfaatan teknologi telematika ini menimbulkan perubahan pola pikir manusia dan cara kegiatan bisnis di bidang industri, perdagangan, pemerintahan, pendidikan, perbankan, dan berbagai sektor lainnya. Pada tataran praktik muncul fenomena baru yaitu beredarnya data-data pribadi nasabah bank. Data-data tersebut beredar secara bebas pada bank, kelompok bank, maupun perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, dan bahkan beredar di beberapa perusahaan yang berbeda. Data tersebut dihimpun untuk kepentingan komersial perusahaan, salah satunya adalah penawaran produk-produk tertentu dari perusahaan yang memanfaatkan data pribadi tersebut. Salah satunya praktek jual beli data pribadi yang dilakukan oleh oknum pegawai bank untuk digunakan dalam kejahatan pencurian uang dengan cara sim card swap. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan jual beli data pribadi nasabah bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Dan Bagaimana penegakan hukumnya dihubungkan dengan unsur penyertaan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP)? Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis. Hasil penelitian ini perbuatan jual beli data pribadi nasabah bank merupakan suatu kejahatan, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 30, Pasal 32 Ayat (1), Pasal 32 Ayat (2), Pasal 46, Pasal 48 Ayat (1), dan Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum terhadap pelaku jual beli data pribadi dalam kasus pencurian uang milik Ilham Bintang belum dapat dilakukan secara maskimal, karena beberapa faktor antara lain belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai hal ini. Namun, Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan Ayat (2) yakni perbuatan memindahkan, mentransfer, mentransmisikan, informasi elektronik dan/atau dokumen eletronik, Kemudian, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyertaan (deelneming) sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP dalam kejahatan SIM Card  swap atau pencurian uang milik Ilham bintang.Kata Kunci :  Penyalahgunaan Data Pribadi, Nasabah, Perbankan, Penegakan Hukum, Penyertaan