Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Prostitusi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Abstract

prostitusi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui korban telah mendapatkan perlindungan hukum atau tidak dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg. Metode penelitian data yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat analisis kualitatif melalui penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hasil penelitian analisis yuridis terhadap korban dalam putusan hakim Nomor: 1163/Pid.Sus/2018/PN.Bdg mengenai kasus perlindungan anak belum menceminkan keadilan. Dikarenakan korban tidak mendapatkan pelrindungan hukum yang seharusnya didapatkan secara lengkap semasa persidangan. Saran dari penelitian ini agar penanganan dari Lembaga Hukum Perlindungan Anak di Bandung lebih optimalkan pengawasan dan pemenuhan hak anak. Serta hakim harus memperhatikan korban yang seharusnya diberikan perlindungan hukum, bukan hanya mengacu kepada penjatuhan perkara terhadap pelaku saja.