Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Dan Implementasinya Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Berdasarkan Uupplh

Abstract

Adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial biasanya dipicu oleh faktor ekonomi keluarga yang rendah dan angka kemiskinan yang tinggi. Salah satu bagian dari penyandang masalah kesejahteraan sosial yaitu anak jalanan. Anak jalanan hadir karena ketidakmampuan keluarga/ orangtua untuk memenuhi hak – hak dasarnya, sebagai korban diterlantarkan, diksriminasi, maupun dorongan dari keluarga. Sehingga timbul keinginan anak untuk memiliki uang sendiri untuk membantu perekonomian keluarga. Penanganan pmks berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah melakukan mekanisme pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan pengendalian pelayanan kesejahteraan sosial. Dalam implementasinya penanganan pmks anak jalanan di Kota Bandung dihubungkan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan UUPPLH Nomor 32 tahun 2009, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara. Maka dari itu, tidak seorang pun dapat mengganggu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat setiap manusia. Implementasi dilakukan melalui mekanisme pembinaaan, pengawasan dan rehabilitasi. Keberadaan anak jalanan secara tidak langsung memberikan dampak yang tidak baik terhadap lingkungan hidup karena dapat mencemari, mengganggu keestetikaan lingkungan dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu melalui metode pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari dan meneliti berdasarkan bahan – bahan hukum primer dan sekunder, spesifikasi penelitian dalam penelitian hukum yaitu deskriptif – analitis berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, metode dan teknik pengumpulan data melalui data kepustakaan, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berdasarkan hasil penelitian lalu dihubungkan dengan ketentuan – ketentuan maupun asas – asas hukum terkait permasalahan yang diteliti yang disusun secara sistematis untuk dapat dianalisis agar memperoleh kesimpulan. Terdapat hambatan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya dalam aspek sumber daya manusia, Dinas Sosial Kota Bandung kekurangan personil dalam menangani permasalahan anak jalanan dan sumber daya dari segi fasilitas Dinas Sosial belum memadai dikarenakan pembangunan pusat kesejahteraan sosial belum sepenuhnya selesai sehingga banyak anak jalanan yang sudah ditertibkan oleh pihak Satpol PP kembali lagi turun ke jalan. Sedangkan anak jalanan yang mengemis yang berasal dari luar Kota Bandung biasanya mereka dipulangkan kembali ke kampung halamannya masing-masing tanpa ada pengawasan setelah itu hanya pihak keluarga yang dapat mengawasi.