Analisis Yuridis Tindak Pidana Bergelandangan Di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Kewajiban Negara Untuk Melindungi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Abstract

KUHP merupakan aturan yang sudah berlaku lebih dari seratus tahun di Indonesia yang dirasa sudah ketinggalan jaman dan perlu untuk diamandemen kembali pemberlakuan pasalnya karena banyak pasal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan konstitusi negara Indonesia, sebut saja satu pasal seperti pasal 505 KUHP yang mengatur tindak pidana bergelandangan yang mana bergelandangan dipidana dengan kurungan 3-6 bulan, dan dalam rumusan RKUHP pun pasal ini masih dipertahankan didalam pasal 432 RKUHP dengan mengganti pidana kurungan menjadi pidana denda, hal ini dirasa telah mengkriminalisasi gelandangan yang mana seharusnya dilindungi dan dipelihara oleh negara sesuai dengan pasal 34 ayat (1). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menelaah kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.spesifikasi yang digunakan bersifat deskriptif. Jenis bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer yang merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Dan bahan-bahan hukum sekunder (secondary sources or authorities), yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (law reform organization), juga termasuk kamus hukum, artikel, majalah, jurnal, dan sebagainya. Serta bahan-bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara normatif kualitatif. Mengingat hukum pidana memiliki asas ultimum remedium maka hendaklah dipergunakan sebagai jalan terakhir. Dan tindak pidana bergelandangan pun dapat memenuhi unsur dari strafbaarfeit secara formil dan dapat memenuhi unsur materil apabila masyarakat sudah menganggap bahwa Tindakan bergelandangan tersebut tidak patut untuk dilakukan dan dapat dipidana.