Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penembakan Kepada Masa Unjuk Rasa Sehingga Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Ditinjau Dari Ham Dan Keadilan Bagi Korban

Abstract

Penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan penembakan kepada masa unjuk rasa, dalam hal ini masih ada anggota kepolisian yang melakukan tindakan penembakan sewenang-wenang dalam kegiatan unjuk rasa yang dilakukan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari masa unjuk rasa tersebut. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan penembakan kepada masa unjuk rasa serta bagaimana prosedur yang seharusnya dilakukan oleh anggota polisi untuk mengatasi masa unjuk rasa. Penegakan hukum ini diharapkan mampu menekan kesewenang-wenangan dari aparat kepolisian saat bertugas serta sebagai efek jera terhadap pelaku yang melakukan tindakan penembakan yang tidak sesuai prosedur. Penelitian ini memliki dua rumusan masalah yaitu penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan penembakan kepada masa unjuk rasa sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ditinjau dari HAM serta keadilan bagi korban dan prosedur yang seharusnya dilakukan oleh anggota polisi untuk mengatasi masa unjuk rasa. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif analisis dan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. dan menggunakan metode analisis data yaitu analisis kualitatif dan menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan Pasal 338 dan atau (Pasal) 351 ayat 1 dan 3 dan atau (Pasal) 359 KUHP mengenai kealpaan yang menyebabkan orang meninggal, subsider pasal 360 sedangkan Brigadir Abdul Malik hanya dikenai sanksi disiplin karena pelanggaran kode etik yang mengakibatkan mahasiswa meninggal dunia tanpa segera diikuti dengan pemeriksaan pidana terhadap pelaku.