Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penjualan Satwa Dilindungi Owa Jawa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi Owa Jawa yang memiliki nama ilmiah Hylobates moloch menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta untuk mengetahui efektivitas hukum pidana terhadap pelaku penjualan satwa yang dilindungi Owa Jawa. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (libray research) dengan mengunakan spesifikasi yuridis kualitatif yang merupakan penelitian yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta peraturan menteri lingkungan hidup yang mengatur jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan analisis silogisme hukum secara deduksi. Hasil penelitian tinjauan yuridis perdagangan satwa Owa Jawa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya belum memberikan perlindungan terhadap satwa Owa Jawa karena terbukti dilapangan masih banyak kasus penjualan Owa Jawa yang terjadi di seluruh Indonesia, baik yang terjadi melalui metode konvensional maupun metode daring. Banyaknya kasus penjualan satwa Owa Jawa disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dan wawasan masyarakat terhadap jenis satwa yang dilindungi dan sulitnya aparat penegak hukum untuk memberantas mata rantai penjualan satwa dikarenakan perkembangan teknologi memberikan celah terhadap pelaku penjualan satwa yang dilindungi untuk memperjual belikan melalui media sosial. Saran dari peneliti ini agar pemerintah lebih memperhatikan dan peduli terhadap satwa-satwa endemik seperti Owa Jawa agar tidak punah. Kemudian pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Konservasi yang baru dengan aturan yang lebih komprehensif dan ancaman pidana yang berat terhadap pelaku supaya menimbulkan efek jera dan bisa menekan angka perdagangan satwa yang dilindungi, serta aparat penegak hukum harus bersifat aktif dalam menangani kasus-kasus penjualan satwa yang dilindungi.