Abstract:
Pada hakikatnya Rumah Sakit (RS) mempunyai fungsi memberikan pelayanan
kesehatan paripurna kepada masyarakat. Menurut undang undang (UU) RS No
44/2009 misalnya, pelayanan RS meliputi promosi kesehatan (promotif),
pencegahan terhadap penyakit (preventif), penyembuhan dan pengurangan
penderitaan (kuratif), serta pengembalian penderita yang sembuh kepada
masyarakat (rehabilitatif). RS wajib melaksanakan fungsi sosial antara lain
dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan
gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan
kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan (Psl 29 ayat 1 huruf f
UU No 40 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit).
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatannya secara
yuridis normatif yaitu mengkaji secara logis berdasarkan studi kepustakaan yang
merupakan bahan sekunder bidang hukum. Kemudian data yang diperoleh
dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif sehingga tidak
menggunakan rumus matematis maupun statistik.
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal 29 ayat 1 huruf
f Undang-Undang no 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sudah mengatur
ketentuan tentang fungsi sosial akan tetapi dalam pelaksanaanya tidak semua
Rumah Sakit mampu melaksanakan Fungsi Sosial tersebut karena tidak adanya
tolak ukur yang jelas mengenai pengertian Fungsi sosial itu sendiri sehingga masih
ada Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban
melaksnakan Fungsi Sosial.
