Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor di Wilayah Polrestabes Bandung

Abstract

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kejahatan yang terjadi saat ini semakin berkembang dari waktu ke waktu yang diakibatkan oleh berkembangnya teknologi dan sosio kultural serta politik dimasyarakat Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat kendaraan bermotor.Berkembangnya kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terjadi saat ini menuntut akan kemampuan hukum, baik peraturan perundang-undangannya maupun aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi perundang-undangan Permasalahan dari penulisan karya akademik ini dititikberatkan pada peran Polri dalam penegakan hukum tehadap pemalsuan surat kendaraan bermotor dan mengetahui faktor-faktor penyebab pemalsuan surat kendaraan bermotor serta pencegahan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum pemalsuan surat kendaraan bermotor oleh Polrestabes Bandung. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan permasalahan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan data-data yang didapatkan. Data yang didapatkan merupakan data sekunder dari hasil studi kepustakaan (library research) kemudian data-data tersebut di analisis secara kualitatif dan dari hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan dalam menegakan hukum terhadap pemalsuan surat kendaraan bermotor oleh Polrestabes Bandung melalukan penangkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka atau terdakwa pemalsu surat kendaraan bermotor yang kemudian disusun dalam berita acara pemeriksaan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan surat kendaraan bermotor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor dalam penyeledikan dan penyidikan. Untuk itu dilakukan pencegahan – pencegahan baik secara preventive dengan melakukan penyebaran atau penerangan terhadap masyarakat agar terhindar dari keinginan untuk melakukan suatu tindak kejahatan dan secara repressive dengan diberlakukan sistem penal yaitu tahapan penangkapan yang dilanjutkan dengan pemberian hukuman atau punishment kepada pelaku pemalsuan surat kendaraan bermotor.