Abstract:
Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kejahatan yang terjadi saat ini semakin
berkembang dari waktu ke waktu yang diakibatkan oleh berkembangnya teknologi
dan sosio kultural serta politik dimasyarakat Salah satu jenis kejahatan yang
sering terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat kendaraan bermotor.Berkembangnya
kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terjadi saat ini menuntut
akan kemampuan hukum, baik peraturan perundang-undangannya maupun aparat
penegak hukum yang menjalankan fungsi perundang-undangan
Permasalahan dari penulisan karya akademik ini dititikberatkan pada peran
Polri dalam penegakan hukum tehadap pemalsuan surat kendaraan bermotor dan
mengetahui faktor-faktor penyebab pemalsuan surat kendaraan bermotor serta
pencegahan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum pemalsuan surat
kendaraan bermotor oleh Polrestabes Bandung.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif dan bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan permasalahan
dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan data-data yang
didapatkan. Data yang didapatkan merupakan data sekunder dari hasil studi
kepustakaan (library research) kemudian data-data tersebut di analisis secara
kualitatif dan dari hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif
yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat
khusus.
Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan dalam menegakan hukum
terhadap pemalsuan surat kendaraan bermotor oleh Polrestabes Bandung
melalukan penangkapan, penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka atau
terdakwa pemalsu surat kendaraan bermotor yang kemudian disusun dalam berita
acara pemeriksaan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan surat
kendaraan bermotor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, faktor ekonomi,
faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor dalam penyeledikan dan
penyidikan. Untuk itu dilakukan pencegahan – pencegahan baik secara preventive
dengan melakukan penyebaran atau penerangan terhadap masyarakat agar
terhindar dari keinginan untuk melakukan suatu tindak kejahatan dan secara
repressive dengan diberlakukan sistem penal yaitu tahapan penangkapan yang
dilanjutkan dengan pemberian hukuman atau punishment kepada pelaku
pemalsuan surat kendaraan bermotor.
