Ketentuan pajak berganda atas transaksi murabahah terdapat pengenaan pajak dua kali (double tax), pertama, saat peralihan hak kepemilikan barang melalui akad jual beli dari supplier kepada bank dan kedua, saat peralihan barang melalui akad jual beli murabahah dari bank kepada nasabah. Hal ini tidak sejalan dengan ajaran Islam di mana dalam penerapannya terdapat ketidak adilan oleh pemerintah yang seharusnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan perbankan, justru malah membebaninya dengan pajak berganda.   Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah konsep mengenai pajak berganda dalam akad murabahah pada bank syariah di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah dihubungkan dengan hukum Islam dan implementasinya.   Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang dimiliki berasal dari data primer dan sekunder dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif.   Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa konsep mengenai pajak berganda dalam akad murabahah pada bank syariah di Indonesia menurut Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 dihubungkan dengan hukum Islam telah sesuai dengan hukum Islam yang tidak memperbolehkan adanya ketidakadilan dan kedzaliman, karena dalam Undang-Undang tersebut pajak berganda telah dihapuskan. Implementasi yang digunakan juga berubah dari transaksi murabahah menjadi pembiayaan murabahah, yang menggunakan akad wakalah dalam operasionalnya.