Islamic pawnshop is a modern company whose purpose is to facilitate the provision of loans with sharia law and eradicate moneylender without us knowing it was already rampant among the community. In running the business pawn sharia, Islamic pawnshop guided by the fatwa of the National Sharia Council (DSN), which is the regulatory body of Islamic financial institutions banks, non-bank formed by the Indonesian Ulema Council (MUI) DSN directly related to services of pawnshops Islamic Fatwa DSN No.25 / DSN-MUI / III / 2002 About Pledge (rahn). Based on the background of the problems that have presented, then pulled formulation of the problem covers (1) the costing of Ijarah in syariah pawn based on the Fatwa of National Sharia Board; (2) the implementation of costing Ijarah product of sharia in Islamic pawnshop pawn Situsaeur; (3) the analysis of the National Sharia Board fatwa No.25/DSN/MUI/III/2002 concerning the determination of the cost of the product Ijarah Islamic pawn Situsaeur Islamic pawnshop. The purpose of this study was to determine the DSN-MUI Fatwa analysis to determine the cost of Ijarah products that do syariah pawn Islamic pawnshop. This study used descriptive qualitative method that illustrates and describes the data collected. The data was obtained from documents and interviews with employees of pawnshops sharia. Source data extracted from primary and secondary data obtained from related literature from the problems. Based on the results of the study can be summarized as follows. (1) Maintenance and storage marhun become rahin obligations. (2) the implementation of costing in pawn Islamic Ijarah Islamic pawnshop Situsaeur are in accordance with the DSN Fatwa No.25/DSN/MUI/III/2002, but still not up because there is no notice to the customer about their discount Ijarah. (3) According to the National Sharia Board Fatwa No.25/DSN/MUI/2002, the cost of maintenance and storage marhun are not determined based on the amount of the loan.Pegadaian Syariah merupakan perusahaan yang modern yang tujuannya adalah untuk memudahkan pemberian pinjaman dengan hukum syariah dan memberantas rentenir yang tanpa kita sadari ternyata sudah merajalela dikalangan masyarakat. Dalam menjalankan usaha gadai syariah, Pegadaian Syariah berpedoman pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN), yang merupakan badan pengawas lembaga keuangan syariah bank non bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fatwa DSN yang terkait langsung dengan jasa layanan pegadaian syariah adalah Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai (rahn). Berdasarkan latar belakang masalah yang di paparkan sebelumnya, maka ditarik rumusan masalah yaitu:(1) Bangaimana penentuan biaya Ijarah dalam produk gadai syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional;(2) Bagaimana pelaksanaan penentuan biaya Ijarah dalam produk gadai syariah di Pegadaian Syariah Situsaeur; (3) Bagaimana analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN/MUI/III/2002 tentang penentuan biaya Ijarah dalam produk gadai syariah di Pegadaian Syariah Situsaeur. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui analisis Fatwa DSN-MUI terhadap penentuan biaya Ijarah dalam produk gadai syariah yang dilakukan Pegadaian Syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang terkumpul. Yang diperoleh dari dokumen dan wawancara dengan karyawan pegadaian syariah. Sumber data diambil dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari literatur yang terkait dari permasalahn yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai:(1) pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin;(2) pelaksanaan penentuan biaya Ijarah dalam gadai syariah di Pegadaian Syariah Situsaeur sudah sesuai dengan Fatwa-DSN No.25/DSN/MUI/III/2002,namun masih belum maksimal karena belum ada pemberitahuan kepada nasabah tentang adanya diskon Ijarah;(3) Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN/MUI/2002 besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.