Zakat management relies on the role of zakat management institutions, namely Badan Amil Zakat Nasional. The Zakat management institution works to improve the welfare and wealth distribution justice. For the management of zakat we need a good management mechanism, namely the system of good corporate governance is a tool for companies to control over the operational functions of the company itself. Management of zakat in Indonesia is considered minimal in the implementation of corporate governance principles themselves, one of which is lack of transparency. Transparency should be the fundamental character of the performance of zakat is not yet fully internalized fully as ethical OPZ. BAZ Bandung including one that has not fully implements these principles. This study aims to determine the implementation of the principle of transparency in the management of zakat, the implementation of the principle of transparency in BAZ Bandung and to identify the obstacles that occur in BAZ Bandung in implementing the principle of transparency. This research included in this type of field research conducted in BAZ Bandung. To obtain valid data in preparing this study the data collected through the method of interview, observation, and documentation that researchers get directly from BAZ Bandung. From these data, the authors then analyzed with descriptive qualitative analysis methods. Implementation of the principle of transparency in the management of zakat covers several aspects. They are institutional aspects of human resources (HR), system management, publicity and the media on the activities and financial details, their periodic reports on the utilization of resources (in the development of projects that can be accessed by the public), annual reports, websites or publications media organizations, guidelines for information deployment. The implementation by BAZ in Bandung only includes institutional aspects, aspects of the management system, the regular reports, and the annual report. BAZ Bandung constraints in implementing the principles of transparency are human resources, the absence of a special budget for infrastructure publications for BAZ Bandung, existence of a transitional period of Law No. 38 of 1999 to the Law No. 23 of 2011.Pengelolaan zakat bertumpu pada peran institusi pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional. Lembaga pengelola zakat berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan distribusi harta. Untuk pengelolaan zakat tersebut maka diperlukan suatu  mekanisme pengelolaan yang baik yaitu dengan sistem Good Corporate Governance yang merupakan alat bagi perusahaan untuk fungsi kontrol atas opersional perusahaan itu sendiri. Pengelolaan dana zakat di Indonesia terhitung sangat minim dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG itu sendiri, salah satunya yaitu kurang adanya transparansi. Transparansi yang semestinya menjadi karakter dasar dari kinerja amil zakat belum sepenuhnya terinternalisasikan secara penuh sebagai etika OPZ. BAZ Kota Bandung termasuk salah satu yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip tersebut. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat, implementasi prinsip transparansi di BAZ Kota Bandung dan untuk mengidentifikasi kendala yang terjadi di BAZ Kota Bandung dalam mengimplementasikan Prinsip Transparansi. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan yang dilakukan pada BAZ Kota Bandung . Untuk mendapatkan data yang valid dalam menyusun penelitian ini data dikumpulkan melalui metode interview, observasi, dan dokumentasi yang peneliti dapatkan langsung dari BAZ Kota Bandung. Dari data tersebut penulis kemudian menganalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Impelementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat yaitu : Aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia (SDM), aspek sistem pengelolaan, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan, adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum, laporan tahunan, website atau media publikasi organisasi, pedoman dalam penyebaran informasi.Adapun implementasi di BAZ Kota Bandung hanya meliputi : Aspek kelembagaan, aspek sistem pengelolaan, adanya laporan secara berkala, dan adanya laporan tahunan. Kendala BAZ Kota Bandung dalam mengimplementasikan prinsip transparansi adalah : Sumber daya manusia, tidak adanya anggaran khusus untuk sarana dan prasarana media publikasi untuk BAZ Kota Bandung, Adanya masa transisi dari UU No. 38 Tahun 1999 ke UU No. 23 Tahun 2011.