Pengolaan Tanah Bengkok Dan Titisara Desa, Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Prakteknya Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang Di Hubungkan Dengan Asas Efektifitas Dan Efisiensi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Abstract

Desa, penduduk, sistem sosial, dan pemerintahanya selalu menarik perhatian berbagai pihak. Keberadaanya di kaji para pakar dalam forum-forum ilmiah, didesain oleh para pengambil kebijakan, di sakralkan oleh sebagian sosiolog dan antropolog, di cintai penduduknya karena memberikan rasa tenang dan tenteram, “diproyekkan” oleh pejabat dan pengendali sumber daya, dipolitisasi oleh politikus partai politik dan pemegang kekuasaan, dan di keruk kekayaanya oleh pemilik modal atau kapitalis. Akan tetapi, semuanya tidak ada dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri sejak dulu sampai sekarang. Masyarakat desa tetap saja miskin dan terbelakang dan pemerintahanya tidak kunjung mengembangkan kapasitasnya sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang memuaskan masyarakatnya. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.