Tinjauan Yuridis Mengenai Sahnya Perkawinan oleh Wali Nikah Yang Berstatus Narapidana Dikaitkan dengan Ketentuan yang Terdapat Dalam Hukum Perkawinan

Abstract

Perkawinan tidak hanya merupakan ikata lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi menyangkut mengenai ikatan kedua – duanya. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 menetapkan syarat sahnya perkawinan adalah “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Mengenai rukun dalam melaksanakan perkawinan di atur di dalam KHI Pasal 14, yaitu : (1) Adanya calon suami ; (2) Adanya calon istri ; (3) Adanya wali nikah ; (4) Adanya dua orang saksi ; dan (5) Ijab dan Kabul. Penelitian ini mengaitkan mengenai masalah perkawinan yang dilakukan oleh putri Antasari Azhar dimana Antasari yang bertindak sebagai wali nikahnya. Di dalam hukum Islam menyebutkan bahwa untuk menjadi wali nikah yang sah haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu : (1) Islam ; (2) baligh ; (3) laki-laki ; (4) adil ; dan (5) merdeka. Dalam hal tersebut Antasari tidaklah berstatus merdeka, hal ini dikarenakan Antasari masih dalam masa menjalani hukuman penjara dimana kemerdekaannya untuk sementara dirampas selama menjalani hukuman tersebut. Penetlitian ini bertujuan untuk menganalisa ketentuan hukum positif mengatur persoalan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan putri Antasari dan menganalisa mengenai ketentuan hukum Islam memandang persoalan perkawinan putri Antasari sebagai wali nikah yang tidak berstatus merdeka. Spesifikasi pada penelitian ini adalah deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder, bahan hukum primer. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah perkawinan dari putri Antasari secara yuridis tidak memenuhi ketentuan yang di atur dalam Undang-undang dimana Antasari berstatus narapidan, sehingga perkawinan dari putrinya tersebut menjadi batal demi hukum dan ketentuan hukum Islam memandang masalah perkawinan putri Antasari adalah bahwa perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan.