Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di POLRESTA Tasikmalaya)

Abstract

Anak mempunyai dua potensi, yaitu bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk, baik buruknya anak sangat erat kaitannya dengan didikan yang diberikan oleh orang tuanya. Dalam mewujudkan kesejahteraan anak maka anak perlu mendapat perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hakhak anak serta adanya perlakuan tanpa adanya diskriminasi. Kenyataan di masyarakat pada akhir-akhir ini banyak terjadi tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Penyebab terjadinya kejahatan seksual tersebut disebabkan karena menonton video porno, kurangnya pengetahuan tentang seks dan pengaruh dari lingkungan. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan maka diperlukan adanya peranan kepolisian dalam penegakan hukum, agar anak yang melakukan tindakan kejahatan seksual tersebut dapat mengetahui bagaimana kerugiannya jika melakukan tindakan tersebut. Dalam hal tersebut, agar tidak terus berangsurnya kejahatan seksual maka Kepolisian memiliki fungsi dan tugas sesuai dengan UU yang telah di atur dalam Pasal 2 dan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dikarenakan akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan penyelesaian kasusnya cukup rumit karena yang melakukan kejahatan tersebut tidak lain adalah anak dibawah umur. Maka menginspirasi penulis untuk menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Peranan Kepolisian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polresta Tasikmalaya) Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan yuridis normatif dan metode spesifikasi penelitian yaitu dengan deskriptif analitis, sumber datanya yaitu berupa data sekunder dengan bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, KUHP dan KUHAP, bahan hukum sekunder seperti buku literatur serta jurnal, dan bahan hukum tersier seperti ensiklopedia, majalah, kamus serta internet. Analisis data penelitian ini dilakukan secara analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peranan kepolisian adalah Pemberantasan VCD porno, pemberantasan warnet (Warung Internet), tempattempat yang diduga dapat terjadinya suatu kejahatan seksual, melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah, dan mensosialisasikan pendidikan seks kepada siswa-siswi di sekolahan. Disamping itu adanya hambatan seperti sulitnya mencari barang bukti pendukung jika telah terjadinya kejahatan seksual, adanya respon negatif dari masyarakat yang dapat menyebabkan perselisihan antara masyarakat dan keluarga pelaku serta korban. dan yang menyulitkan para penyidik adalah lamanya waktu laporan korban bahwa terjadinya kejadian kejahatan seksual.