Tanggung Jawab Negara Atas Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Internal

Abstract

Sejarah tiap negara di dunia ini tidak pernah lepas dari peperangan atau pun konflik internal. Banyak hal yang menyebabkan sering terjadinya peperangan dan konflik internal seperti perebutan harta, tahta, perluasan wilayah, dan martabat. Dampak yang ditimbulkan pun sangat masif. Banyak warga sipil yang tak berdosa terutama perempuan dan anak-anak ikut menjadi korban. Contohnya pada konflik yang terjadi di Suriah dalam kurun waktu 3 tahun ini. Pada tanggal 21 Agustus 2013, tepatnya di Damaskus telah terjadi serangan roket yang mengandung bahan kimia jenis Gas Sarinida. Temuan zat kimia ini berdasarkan laporan dari Unit Pemantauan Senjata Kimia PBB berupa hasil cek darah dari para korban yang 85% positif mengandung bahan kimia Gas Sarinida. Hal ini tentu telah melanggar hak asasi manusia serta prinsip-prinsip hukum internasional umum dimana saat terjadinya konflik internal, kejahatan terhadap kemanusiaan serta kejahatan perang terus dilakukan. Draft Articles telah menentukan bahwa setiap tindakan atau perbuatan suatu negara yang dipersalahkan secara internasional melahirkan pertanggungjawaban internasional negara yang bersangkutan.Pemerintah Suriah harus bertanggung jawab kepada para korban sipil atas serangan senjata kimia tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum internasonal mengenai tanggung jawab negara dalam kaitannya dengan konflik internal, mekanisme tanggung jawab pemerintah Suriah terhadap warga sipil yang menjadi korban, serta praktek hukum nasional Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawab negara dalam konflik internal yang pernah terjadi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa banyak hal-hal yang menghambat penyelesaian konflik bersenjata internal di Suriah ini, diantaranya ketidakmampuan PBB dalam membuat resolusi konflik melalui Dewan Keamanan,dalam hal penindaklanjutan atas kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk penggunaan senjata kimia yang menyerang pemukiman warga sipil serta Pemerintah Suriah yang sama sekali tidak memperhatikan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam melakukan operasi militer di wilayahnya. Dengan demikian, hingga saat ini belum ada upayaupaya masyarakat internasional yang dapat memperbaiki situasi ini secara signifikan.