Tindakan Cabul Terhadap Anak Didiknya Dibawah Umur yang Dilakukan oleh Kepala Sekolah/PNS Dihubungkan dengan Pasal 82 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang Telah Dirubah Menjadi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Putusan Nomor 1254/Pid.B/2014/PN.Mdn)

Abstract

Pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menghapus segala bentuk kejahatan di bumi Indonesia, khususnya tindakan kekerasan/ seksual terhadap anak. Di zaman yang modern ini kasus kekerasan seksual terhadap anak dari waktu ke waktu terus meningkat. Seperti kasus tindakan cabul yang terjadi diMedan terdakwa sebagai seorang kepala sekolah melakukan tindakan cabul terhadap korban yaitu siswinya sendiri. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai penerapan Pasal 82 ayat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak putusan dengan perkara Nomor.1254/Pid.B/2014/PN.Medan dan mengenai pertimbangan hakim sehingga tidak menjatuhkan sanksi pidana maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencabulan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan hukum dengan melihat peraturanperaturan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundangundangan yang berlaku.Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder yang berupa peraturan perundangan-undangan, teori, literatur, internet, materi kuliah yang diperoleh, dokumen dalam perkara yang diangkat seperti surat tuntutan, dan putusan hakim. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu analisa data yang menjelasakan secara tepat kemudian di analisa, guna memperoleh kejelasan suatu masalah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 82 Undang Undang Perlindungan Anak dalam dalam perkara Nomor.1254/Pid.B/2014/PN.Medan dalam menjatuhkan vonis pidana hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan baik itu pertimbangan dari segi pidana materil maupun formil sehingga terdakwa tidak dijatuhi sanksi pidana maksimal akan tetapi putusan hakim tidak sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.