Abstract:
Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelyanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Namun pada kenyataanya tetap saja masih ada anggota polisi yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Kepolisian bahkan melakukan tindak pidana, meskipun Kode Etik Kepolisian ini sudah dibuat dan diberlakukan dan dituangkan dalam Peraturan Kepala Polri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, kebanyakan diselesaikan dengan menjatuhkan sanksi dalam kode etik saja tanpa menambahkan sanksi pidananya yang diatur dengan KUHP, padahal dalam Pasal 29 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan banwa setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.
Identifikasi masalah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah faktorfaktor apa saja yang menyebabkan polisi melakukan suatu penggelapan berupa penjualan barang bukti, serta bagaimana penerapan Kode Etik Kepolisian dan KUHP terkait dengan tindak pidana penggelapan barang bukti yang dilakukan oleh anggota kepolisian
Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode pendekatan menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa peraturan perundangundangan, berbagai macam literature, dan internet yang didukung oleh penelitan lapangan yang merupakan data primer. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, yaitu dalam rangka mengkaji bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan, dan peraturan perundang-undangan mengenai segala hal yang berhubungan dengan masalah penggelapan barang bukti yang dilakukan polisi.
Kesimpulan yang dapat ditarik penulis dalam penelitian ini adalah bahwa Faktor yang menyebabkan anngota polisi melakukan penggelapan barang bukti diantaranya adalah faktor sosiologis, faktor penegakan hukum dan faktor adat atau kebiasaan. Pertama, bahwa faktor sosiologis ini dapat dikatakan bisa terjadi karena banyaknya anggota polisi yang melakukan tindak pidana yang sangat mempengaruhi polisi lainnya untuk melakukan tindak pidana juga. Kedua, faktor penegakan hukum ini dapat dikatakan bisa terjadi karena sedikitnya anggota polisi yang mendapatkan sanksi pidana terhadap perbuatan melawan hukum membuat polisi leluasa melakukan tindak pidana. Ketiga, faktor adat atau kebiasaan ini bisa terjadi karena sudah menjadi sifat atau karakter pribadi itu sendiri yang tidak dapat dirubah baik oleh orang lain maupun dirinya. Bahwa Kode etik kepolisian ini sebagai pengendali, dan petunjuk bagi anggota polisi dalam berperilaku, selain itu juga sebagai dasar dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota polisi yang melakukan pelanggaran baik disiplin maupun kode etik. Sedangkan anggota Polri yang melakukan tindak pidana maka akan diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku, yaitu oleh KUHAP dan KUHP. Proses yang dilakukan dengan cara melalui
penyidikian. Penyidikan dilakukan oleh penyidik, selain itu penuntutan dilakukan oleh penuntut umum dan selanjutnya proses tersebut lanjut ke tahap persidangan.
