Peran dan Fungsi Lembaga Kejaksaan dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Trafficking

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul “peran dan fungsi lembaga kejaksaan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana trafficking (studi kasus kejaksaan negeri indramayu)”. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya tingkat perbuatan perdagangan yang semakin meningkat dari lambat laun dikalangan masyarakat. Adapun tujuan dilakukan penulisan karya ilmiah ini tidak lain memaparkan sekelumit berbagai modus dalam tindak pidana perdagangan orang yang memaparkan secara terperinci dan sikap yang harus diambil masyarakat maupun pemerintah. Landansan yuridis mengenai judul penulisan ini tidak lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan tersebut merupakan kepastian hukum secara konstitusi tertulis yag ditujuka kepada siapa saja yang melanggar ketentuan sebagaimana termaktub dalam undang – undang akan mendapatkan suatu sanksi. Pada metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penulisan skripsi ini menggunakan penulisan hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji undang – undag yang disesuaikan dalam ranah pelaksaanya. Pengumpula data dilakukan dengan memilih tiga macam bahan yakni bahan hukum primer yakni berasal dari undang – undag , kemudian bahan hukum sekunder yakni dengan mengumpulka beberapa teori serta dogma ataupun doktrin dari beberapa ahli hukum pidana serta yang terakhir adalah bahan hukum tersier yang tidak lain adalah pelengkap yang didapatka dari beberapa sumber tambahan yakni berbagai media. Kemudian dialkuan suatu pengklarifikasi anata realita sosial yang terjadi didalam masyarakat yag dilakukan denga melakukan observasi da pengumpulan data yang didapatkan dari lembaga kejaksaan yang kemudian dikaji secara terperinci secara normatif terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier sehingga menghasilkan suatu analisa yang merupakan kebenaran akan suatu keadaan da pelaksaan dari suatu hukum positif terhadap tindak pidana perdagangan orang. Hasil analisa yang didapatkan tidak lain adalah kurangnya suatu pengaturan yang sangat menekankan kepada pelaku tindak pidana, sebab perlakuan hukum akan pelaku tindak pidana masih sangat jauh dari apa yang diharapkan dalam cita cita hukum positif pidana. Dari hasil inilah dapat ditarik secara garis besar mengenai sekelumit dinamika perdagangan orang masih sangat memperihatinkan keberadaanya dikarenakan masih sangat kurangnya perhatian pemerintah terhadap perdagangan orang. Ha ini dapat tercermin dari maraknya perdagangan orang yang tidak terbatas oleh usia yang tercermin dari beberapa data yang didapat dalam observasi penelitian.