Pembatalan Perkawinan Poligami Akibat Ketiadaan Izin Isteri Pertama Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Depok No. 324/Pdt.G/2006/Pa.Dpk)

Abstract

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami terbuka yang sifatnya tidak mutlak, dengan maksud masih diperbolehkan adanya perkawinan poligami apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan berpoligami dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur poligami namun masih saja terdapat poligami yang tidak memenuhi syarat, salah satunya karena tidak adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri terdahulu. Terlihat dengan adanya putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk tentang Pembatalan Perkawinan Poligami. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa akibat hukum dari pembatalan perkawinan poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pembatalan perkawinan poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitian dilakukan melalui dua langkah , yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh merupakan hasil studi dokumen serta wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Setelah data tersebut diperoleh, kemudian dianalisis menggunakan analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan poligami antara suami isteri berdasarkan putusan pengadilan menyebabkan perkawinan tersebut menjadi putus sehingga hubungan suami isteri menjadi tidak sah, akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan adalah statusnya tetap anak sah baik di dalam UU Perkawinan maupun KHI, Selanjutnya akibat hukum terhadap harta bersama yang diperoleh secara bersama selama perkawinan berlangsung adalah pembagian harta diatur menurut hukum masing-masing agamanya (Pasal 37 UU Perkawinan) dan (Pasal 88 KHI). Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pembatalan perkawinan poligami oleh isteri pertama ketika mengetahui suaminya melakukan perkawinan poligami yaitu mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan di dalam daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, dan dalam hal Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 324/Pdt.G/2006/Pa.Dpk tentang pembatalan perkawinan poligami telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah menggunakan Pasal 24 UU Perkawinan jo. Pasal 38 ayat (1) PP RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang perkawinan sebagai dasar putusan dan menyatakan Buku Nikah : 537/63/VII/05 tanggal 26 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.