Sinkronisasi Perencanaan Ruang (Spatial Planning) Dengan Perencanaan Pembangunan (Sectoral Planning) (Studi Kasus: Identifikasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang Kewilayahan Dengan Pembangunan Sektor Infrastruktur Di Kota Bandung)

Abstract

Sinkronisasi merupakan langkah-langkah atau upaya dalam penyelarasan antara kedua hal atau objek yang saling terkait dan mengikat satu sama lain. Upaya tersebut ditempuh dalam mencapai proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya ketidak sinkronan dan inkonsistensi atas beberapa hal dalam proses yang berbeda serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock. Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan juga merupakan salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam konstalasi Indonesia. Penetapan tersebut mengharuskan Kota Bandung dalam mewujudkan penataan ruang dan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang, namun fenomena dilapangan menunjukan bahwa Kota Bandung masih banyak meninggalkan persoalan baik dalam penataan ruang meupun pembangunan daerah. Didasari atas hal tersebut dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung harus lebih memperhatikan penataan ruang kewilayahan. Hal tersebut dimaksudkan dalam mendukung keseimbangan penataan ruang dengan perencanaan pembangunan sektoral. Tujuan studi yang ingin dicapai adalah terbentuknya pola sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung. Penyususnan sinkronisasi perencanaan ruang wilayah Kota Bandung dengan perencanaan pembangunan Kota Bandung disusun dengan menggunakan metode kualitati deskriptif. Sedangkan analisis yang digunakan dalam studi ini adalah analisis komparatif yang merupakan analisis perbandingan atas beberapa hal yang saling berkaitan. Analisis dilakukan dengan metode membandingkan antara kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagai pedoman pelaksanaan penataan ruang dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah. Dari penyusunan studi ini kemudian menunjukan bahwa dalam arahan perwujudan struktur ruang khususnya pembangunan sektor infrastruktur di Kota Bandung masih terdapat ketidak sinkronan dan inkosistensi dengan arahan pembangunan daerah dalam kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Temuan yang didapat dari hasil analisis komparatif menunjukan bahwa secara garis besar masih banyak terdapat beberapa indikator yang teridentifikasi inkonsisten dalam kedua kebijakan tersebut. Hasil tersebut mengarahkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah seringkali tidak memperhatikan penataan ruang. Berpandangan pada hasil analisis yang telah dilakukan, maka dalam sinkronisasi perencanaan ruang wilayah (spatial planning) dengan perencanaan pembangunan (sectoral planning) mengharuskan saling melengkapi satu sama lain. Selayaknya rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung selaras dengan rencana di dalam RTRW Kota Bandung, sehingga apa yang akan diwujudkan dalam RTRW berbasis kewilayahan dapat sepenuhnya di dukung dalam RPJMD baik secara kelembagaan, waktu pelaksanaan, maupun anggaran pembiyayaan.