Analisis Keuangan Publik Islam Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Bandung

Abstract

Pergantian pemerintahan di Indonesia dari Orde baru menjadi Orde reformasi pada tahun 1998 menuntut pelaksana otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional. Setiap tahun daerah/ kota menyusun berbagai perancangan yang estimasinya adalah terciptanya kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran secara merata. Terwujudnya hal tersebut tidak dapat terlepas dari adanya keseriusan pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan dan peraturan daerah terutama dalam bidang ekonomi daerah yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Konsep APDB modern sebenarnya bisa mengadopsi dari sistem keuangan publik Islam yang biasa disebut Baitul Maal yang menerapkan keseimbangan antara yang diterima dengan yang dikeluarkan. Dalam keuangan publik Islam, Rasulullah saw dan para khalifah pada zaman kejayaan Islam selalu berusaha menerapkan kebijakan-kebijakan yang tujuan akhirnya adalah kemaslahatan umat dan menggali semua potensi yang ada pada daerah tersebut untuk dijadikan sumber pendapatan. Namun, pada APBD kota Bandung potensi zakat yang cukup besar tidak dimasukkan kedalam sumber pendapatan meskipun zakat dapat meringankan beban APBD kota Bandung di bidang kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian APBD kota Bandung dengan prinsip Islam. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari: jenis penelitian berbentuk analisis kualitatif dengan penyelidikan perpustakaan (library reseach). Sumber data terdiri dari sumber data primer yaitu dokumen dalam bentuk nota APBD kota Bandung tahun 2014 dan sumber data sekunder yaitu literatur lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis dengan tahapan proses analisa berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa beberapa hal dalam pengelolaan APBD kota Bandung yang sesuai dengan pendapat keuangan publik Islam seperti prinsip dasar penarikan pajak dan pengelolaan APBD. Namun, keuangan publik yang menjadikan zakat sebagai sumber pendapatan utama dan pengelolaan zakat yang secara harus terpusat belum sesuai dengan kebijakan pemerintahan kota Bandung dan zakat diserahkan kepada masingmasing individu. Walaupun belum sepenuhnya sesuai, namun hal tersebut lebih disebabkan oleh perbedaan prioritas kepentingan daerah dan moral hazard para pengelola dilapangan yang menyebabkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik di kota Bandung