Implikasi Status Anak Yang Berkewarganegaraan Ganda Terhadap Status Keimigrasiannya Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Ri Dan Prinsip Tanggung Jawab Negara

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum, prinsip penting dalam negara hukum adalah memberikan perlindungan yang sama (equal protection) atau persamaan dalam hukum (equality before the law). Artinya salah satu tanggung jawab negara hukum yaitu memberikan perlindungan yang sama dalam hukum kepada warga negaranya dengan kata lain menghilangkan diskriminasi. Pemberlakuan Undang- Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dipandang sebagai kemajuan positif sebab mengakomodasikan tuntutan jaman. Undang-undang tersebut merupakan solusi yang dianggap terbaik untuk memecahkan permasalahan HAM khususnya pada anak yaitu kewarganegaraan seseorang terkait dengan implikasi status kewarganegaraan ganda bagi seorang anak. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi implikasi status seorang anak yang berkewarganegaraan ganda terhadap status keimigrasiannya dihubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dan meneliti tanggung jawab negara terhadap seorang anak berkewarganegaraan ganda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh kemudian di analisis secara normatif kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara komprehensif tentang implikasi status kewarganegaraan ganda bagi seorang anak dihubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI dan prinsip tanggung jawab negara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Simpulan dalam penelitian ini yaitu Pertama, Implikasi terhadap kedudukan anak yang berkewarganegaraan ganda yang merupakan pengecualian dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI dapat diartikan bahwa statusnya bersifat sementara, karena status kewarganegaraan ganda ini hanya berlaku sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Bentuk implikasinya yaitu dengan memberikan fasilitas keimigrasian berupa peneraan Cap pada Paspor RI dan pemberian keterangan secara affidavit pada Paspor Asing bagi Subyek Kewarganegaraan ganda terbatas. Fasilitas tersebut hanya berlaku bagi anak yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Kedua, salah satu tanggung jawab negara yaitu dengan memberikan status kewarganegaraan ganda sebagai pengecualian terhadap seorang anak sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak. Artinya Indonesia memberikan yuridiksinya, hal ini sangat penting untuk menjamin hak dan kewajiban seorang anak sebagai Warga Negara Indonesia. Pembatasan pemberian perlindungan yuridiksi terhadap seorang anak dilakukan guna menghindari penyelundupan hukum karena seorang anak belum mampu menentukan yang terbaik bagi dirinya dan membutuhkan peran orang dewasa termasuk memperjuangkan haknya.