http://hdl.handle.net/123456789/20454 SPeSIA - Fakultas Hukum (FH) 2026-04-04T14:41:16Z http://hdl.handle.net/123456789/28439 Penegakan Hukum atas Penyelundupan Barang Impor Berupa Kendaraan Sepeda Motor Dihubungkan dengan Kerugian Negara Abstract. Smuggling is a complex problem for the Indonesian government, especially as a developing country, because it is a disorder that can concern the joints of the nation namely ideology, politics, economics, social, defense and security. Smuggling is one type of crime that is very dangerous to the State's economy, moreover the State of Indonesia must realize the ideals contained in the opening of the 1945 Constitution which is promoting general prosperity. One example of a recent case is the smuggling of the Harley motorcycle case. Davidson and Brompton Bicycles, Soekarno Hatta Airport Customs Examination of the new Garuda GA9721 Airbus A330900 aircraft, the Directorate General of Customs and Excise found several suitcases and 18 brown boxes on the aircraft hull. All of these items have bag claims as passenger luggage, based on examination found 15 coil in the name of SAS, the box contains used Harley Davidson Motor components with decomposed condition, based on the facts found 3 coli containing two Brompton bikes with new conditions, while the estimated bicycle value 50 million to 60 million per unit. From the above background, several identification problems can be drawn, namely how are the obstacles found in smuggling imported goods in the form of motorcycle vehicles related to state losses and how the implementation of Law Number 17 of 2006 concerning Customs in smuggling Harley Davidson motorcycles at Soekarno Hatta Airport, Tangerang. In accordance with the Problem Identification mentioned above, the purpose of this legal research is to find out and understand how the Obstacles found in smuggling imported goods in the form of motorcycle vehicles are related to State losses and to know and understand how the Implementation of Law Number 17 of 2006 concerning Customs in smuggling Harley Davidson motorbike at Soekarno Hatta Airport, Tangerang. Based on the results of the problem and the identification of the problem, several conclusions can be drawn, namely smuggling (smuggling or smokkle) is a violation in exports or imports, by not fulfilling applicable laws and regulations and causing state losses. State losses can be known as a real shortage of money originating from state levies that are not paid or deposited to the State treasury by smugglers and Regarding the implementation of sanctions against smuggling offenders regulated in the provisions of Article 102, Article 102 A and Article 102 B of the Law Customs. The application of criminal sanctions in the form of imprisonment and fines which are cumulative in nature, however there is a weakness in this law is that the concept of "controlling State losses" has not yet been clearly regulated.Keywords: Smuggling, Customs and Excise, Harley DavidsonAbstrak. Penyelundupan adalah masalah yang komplek bagi pemerintah Indonesia, terutama sebagai Negara yang sedang membangun, karena merupakan gangguan yang dapat menyangkut sendi bangsa yaitu ideology, politik, ekonomi, social, pertahanan dan keamanan. Penyelundupan adalah salah satu jenis kejahatan yang sangat membahayakan perekonomian Negara, apalagi Negara Indonesia harus mewujudkan cita-cita yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahtraan umum Salah satu contoh kasus yang baru-baru ini terjadi adalah penyelundupan kasus motor Harley-Davidson dan Sepeda Brompton, Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta melakukan pemeriksaan atas pesawat baru garuda GA9721 Airbus A330900, Direktorat Jendral Bea dan Cukai menemukan beberapa koper dan 18 boks warna cokelat di lambung pesawat. Keseluruhan barang tersebut memiliki klaim tas sebagai bagasi penumpang, berdasarkan pemeriksaan ditemukan 15 koil atas nama SAS, kotak tersebut berisi komponen Motor Harley Davidson bekas dengan kondisi terurai, berdasarkan fakta yang ditemukan 3 koli yang berisi dua sepeda Brompton dengan kondisi baru, sedangkan nilai sepedenya diperkirakan 50 juta hingga 60 juta per unit. Dari latar belakang diatas dapat ditarik beberapa identifikasi masalah yaitu Bagaimanakah Kendala yang ditemukan atas penyelundupan barang impor berupa kendaraan sepeda motor dihubungkan dengan kerugian Negara dan Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dalam penyelundupan motor Harley Davidson di Bandara Soekarno Hatta Tangerang. Sesuai dengan Identifikasi Masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian hukum ini yaitu Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Kendala yang ditemukan atas penyelundupan barang impor berupa kendaraan sepeda motor dihubungkan dengan kerugian Negara dan Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dalam penyelundupan motor Harley Davidson di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Berdasarkan hasil permasalahan dan identifikasi masalah maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu Tindak pidana penyelundupan (Smuggling atau smokkle) merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan kerugian Negara. Kerugian Negara tersebut dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata yang berasal dari pungutan Negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas Negara oleh penyelundup serta Mengenai implementasi sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Kepabeanan. Penerapan sanksi pidana yakni berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, namun terdapat kelemahan dalam undang-undang ini yakni belum diatur konsep “pengemnalian kerugian Negara” secara jelas.Kata Kunci: Penyelundupan, Bea dan Cukai, Harley Davidson http://hdl.handle.net/123456789/28443 Jual Beli Data Pribadi Nasabah Bank Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Penegakan Hukumnya Dihubungkan dengan Unsur Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Abstract. Communication, media, and informatics technology, known as telematics technology has developed in globalization era that caused the world society is borderless. It makes people get the ease of doing their daily activities. The use of telematics technology has led to change people’s mindset, and how the business works in industry, trading, government, education, banking, and various other sectors. In fact, other than that, telematics technology emerged a new phenomenon i.e spreading the personal data of bank’s customers. The data spread freely in some banks, or another banking company, even in some others company that not related to banking. Those data are collected for commercial company use, such as offering certain products of the company. In this case, buying and selling pesonal data was done by one of the bank’s employee and use it in money theft crimes by sim card swap. This research examines about the regulations of how buying and selling personal data of bank’s costumers regulated based on Law No 11 of 2008 regarding Electronic Information and Transactions, as amended by Law No 19 of 2016 (the Electronic Information Law)? And how is the law enforcement that attributed with involvement/participation elements in Indonesian Criminal Code (KUHP)? This research uses a yuridical normative approach. Data collection techniques used by the author is the study literature or library research. The research specification used is Descriptive Analysis. From the results of research that author have obtained is that  buying or selling personal data of bank’s costumers can be determined as a criminal offers, according to Article 30, Article 32 Paragraph (1), Article 32 Paragraph (2), Article 46, Article 48 Paragraph (1), dan Article 48 Paragraph (2) Law No 11 of 2008 regarding Electronic Information and Transactions, as amended by Law No 19 of 2016 (the Electronic Information Law). The law enforcement for selling and buying the personal data in Ilham Bintang case can’t be done maximally, it is because there is no specific regulation for this case. Rather than that, it can be categorized as crime base on Article 32 Paragraph (1) and (2) of the Electronic Information Law, Beside that, it can be categorized as a deelneming crime based on Article 56 of Indonesian Criminal Code as SIM Card swap crime  or money theft in Ilham Bintang case.Keywords: Misuse of personal data, Customer Banking, Banking, Law Enforcemet, Involevement/participationAbstrak. Teknologi komunikasi, media, dan informatika yang selanjutnya disebut teknologi telematika telah berkembang di era globalisasi yang menyebabkan hubungan dunia menjadi tidak terbatas. Hal ini membuat manusia mendapatkan kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pemanfaatan teknologi telematika ini menimbulkan perubahan pola pikir manusia dan cara kegiatan bisnis di bidang industri, perdagangan, pemerintahan, pendidikan, perbankan, dan berbagai sektor lainnya. Pada tataran praktik muncul fenomena baru yaitu beredarnya data-data pribadi nasabah bank. Data-data tersebut beredar secara bebas pada bank, kelompok bank, maupun perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, dan bahkan beredar di beberapa perusahaan yang berbeda. Data tersebut dihimpun untuk kepentingan komersial perusahaan, salah satunya adalah penawaran produk-produk tertentu dari perusahaan yang memanfaatkan data pribadi tersebut. Salah satunya praktek jual beli data pribadi yang dilakukan oleh oknum pegawai bank untuk digunakan dalam kejahatan pencurian uang dengan cara sim card swap. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan jual beli data pribadi nasabah bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Dan Bagaimana penegakan hukumnya dihubungkan dengan unsur penyertaan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP)? Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis. Hasil penelitian ini perbuatan jual beli data pribadi nasabah bank merupakan suatu kejahatan, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 30, Pasal 32 Ayat (1), Pasal 32 Ayat (2), Pasal 46, Pasal 48 Ayat (1), dan Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum terhadap pelaku jual beli data pribadi dalam kasus pencurian uang milik Ilham Bintang belum dapat dilakukan secara maskimal, karena beberapa faktor antara lain belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai hal ini. Namun, Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan Ayat (2) yakni perbuatan memindahkan, mentransfer, mentransmisikan, informasi elektronik dan/atau dokumen eletronik, Kemudian, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyertaan (deelneming) sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP dalam kejahatan SIM Card  swap atau pencurian uang milik Ilham bintang.Kata Kunci :  Penyalahgunaan Data Pribadi, Nasabah, Perbankan, Penegakan Hukum, Penyertaan http://hdl.handle.net/123456789/28440 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengiklan Judi Online Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Abstract, Problems related to online gambling players require legal certainty, because there are still many actors who are free to carry out these activities. In this regard, the purpose of this investigation is to find out how online gambling law enforcement is based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions against online gambling advertisers and to see law enforcement against online gambling players based on Law Number 16 of the Year. 2016 concerning Amendments to Law number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions The method used is to use the normative juridical approach and use descriptive analysis requests and use data techniques consisting of library research, namely primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and field research by conducting interviews with the required information sources and using the method. data analysis is qualitative analysis and objective conclusions can be drawn. Based on the results of research that has been carried out, regarding the rules of online gambling in the ITE Law, players who offer or advertise online gambling are both legally equal to online gambling actors, but in the Criminal Code the perpetrator states that gambling is heavier than gambling. This should not be equated by the ITE Law given the greater impact of online gambling or casual gambling advertisers on gambling. And in practice this provision has not been fully implemented properly because there are still many online gambling players who are still carrying out these activities without firm action from law enforcement.Abstrak, Permasalahan mengenai pelaku pengiklan judi online memerlukan adanya kepastian hukum, karena masih banyak nya pelaku yang dengan bebas melakukan kegiatan tersebut. Sehubungan dengan itu, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pengaturan perjudian online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap para pelaku pengiklanan judi online dan untuk mengetahui bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku pengiklan perjudian online berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas  Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan menggunakan spesifikasi penulisan deskriftif analitis dan      menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan penelitian            lapangan dengan melakukan wawancara kepada sumber informasi yang diperlukan, dan menggunakan metode analisis data yaitu analisi kualitatif dan dapat ditarik suatu kesimpulan secara objektif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mengenai peraturan judi online didalam UU ITE bahwa pelaku yang menawarkan atau mengiklan kan perjudian online kedudukan hukum nya disamakan dengan pelaku judi online, tetapi didalam KUHP pelaku yang menawarkan perjudian diberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku perjudian.  Hal ini seharusnya tidak disamakan oleh UU ITE mengingat dampak yang terjadi dari pengiklan perjudian online maupun perjudian biasa jauh lebih besar daripada pelaku perjudian. Serta dalam praktiknya ketentuan ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masih banyak pelaku pengiklan judi online yang masih melakukan kegiatan tersebut tanpa adanya tindakan tegas dari para penegak hukum http://hdl.handle.net/123456789/28442 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah TPA Cimahi Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Berdasarkan Peraturan Pendaftaran Tanah Nasional Abstract. Land is given to and owned by people whose rights provided by the government are contained in the Basic Agrarian Law to be used or utilized. In the UUPA with a set of implementing regulations, it aims to realize legal certainty guarantees of rights over rights. one of which is related to land registration which is part of agrarian affairs. This land registration is carried out at the Cimahi TPA. This research aims to find out how to carry out land registration in the Cimahi TPA and to find out the legal consequences if the land is not registered according to land regulations national This research uses normative juridical methods. The data collection technique in this research is literature study. The research specification is descriptive analysis. The implementation of land registration at the Cimahi TPA uses sproradic land registration. The legal consequences of land not being registered are losses for land rights holders because there is no guarantee of legal certainty in accordance with the purpose of land registration according to government regulation number 24 of 1997 concerning land registration, namely to guarantee legal certainty. Abstrak. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang yang hak-hak yang disediakan oleh  pemerintah  di muat  dalam peraturan Undang-Undang Pokok Agraria untuk digunakan atau dimanfaatkan.di dalam UUPA dengan seperangkat peraturan pelaksananya, bertujuan untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia.salah satunya terkait pendaftaran tanah yang merupakan bagian dari urusan agrarian.pelaksanaan pendaftaran tanah  ini di TPA Cimahi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah TPA cimahi dan untuk mengetahui akibat hukum apabila tanah tidak di daftarkan menurut peraturan pertanahan nasional Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis. Pelaksanaan Pendaftaran tanah di TPA Cimahi ini menggunakan pendaftaran tanah sproradik.Akibat hukum tanah tidak di daftarkan yaitu kerugian bagi pihak pemegang hak atas tanah karena tidak adanya jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu untuk menjamin kepastian hukum.