<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel rdf:about="http://hdl.handle.net/123456789/24">
<title>FA - Fakultas Syariah (FS)</title>
<link>http://hdl.handle.net/123456789/24</link>
<description>Koleksi Skripsi Fakultas Syariah</description>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://hdl.handle.net/123456789/30830"/>
<rdf:li rdf:resource="http://hdl.handle.net/123456789/30758"/>
<rdf:li rdf:resource="http://hdl.handle.net/123456789/30757"/>
<rdf:li rdf:resource="http://hdl.handle.net/123456789/30756"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-04T19:09:59Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://hdl.handle.net/123456789/30830">
<title>Pengaruh Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Profit Abilitas Bank</title>
<link>http://hdl.handle.net/123456789/30830</link>
<description>Pengaruh Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Profit Abilitas Bank
Setriani, Leni
Peningkatan dan peran kegiatan UMKM semakin nampak khususnya sejak&#13;
tahun 1997. Ditengah-tengah proses restrukturisasi sektor korporat dan BUMN&#13;
yang berlangsung lamban, sektor UMKM telah menunjukkan perkembangan yang&#13;
terus meningkat dan terbukti mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi&#13;
nasional. Namun, pada kenyataannya apa yang terlihat tidak seperti yang&#13;
sebenarnya dirasakan oleh para pengusaha UMKM itu. Masalah yang umum&#13;
terjadi adalah mengenai permodalan. Keinginan untuk mengajukan&#13;
kredit/pembiayaan kepada bank sering kali terbentur oleh persyaratan agunan&#13;
yang tidak mampu mereka penuhi. Pemerintah pun mencoba membuat terobosan&#13;
dengan melibatkan bank swasta sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR)&#13;
yang merupakan kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah&#13;
Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang&#13;
didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.&#13;
Dalam penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan-permasalah yang&#13;
hendak diteliti, yaitu: bagaimana program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang&#13;
dicanangkan pemerintah, bagaimana pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat&#13;
(KUR) dan profitabilitas di BSM cabang Cimahi, serta bagaimana pengaruh KUR&#13;
terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi. Penelitian ini&#13;
penulis buat dengan tujuan untuk mengetahui lebih mendalam program Kredit&#13;
Usaha Rakyat (KUR) yang dicanangkan oleh pemerintah, mengetahui&#13;
pelaksanaan program KUR dan profitabilitas di BSM cabang Cimahi, serta untuk&#13;
mengetahui pengaruh program KUR terhadap profitabiitas BSM cabang Cimahi.&#13;
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis,&#13;
yaitu dengan menggunakan metode analisis regresi sederhana, dengan satu&#13;
variabel terikat dan satu variabel bebas. Sampel yang digunakan dalam penelitian&#13;
ini sebanyak 12 sampel data dengan kapasitas triwulanan. Teknik pengumpulan&#13;
data yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan cara wawancara dan&#13;
dokumentasi. Pengujian yang dilakukan terhadap variabel tersebut di atas adalah&#13;
Uji Parsial t-test. uji signifikansi dan determinasi.&#13;
Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUR merupakan program yang&#13;
dicanangkan pemerintah untuk membantu kemudahan bagi pengusaha UMKM&#13;
dalam mengakses pembiayaan di bank. KUR disalurkan melalui 6 bank umum&#13;
yang telah ditunjuk dan salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri. Pelaksanaan&#13;
KUR diserahkan kepada lembaga perbankan yang bersangkutan. Sumber dana&#13;
KUR sepenuhnya berasal dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan&#13;
terhadap resiko sebesar 70% sementara sisanya ditanggung bank pelaksana.&#13;
Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan&#13;
No.135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang&#13;
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2010.&#13;
vi&#13;
Pelaksanaan KUR di BSM cabang Cimahi disalurkan melalui produk pembiayaan&#13;
dengan nilai prosentase rata-rata sebesar 2.63% dari total pembiayaan yang&#13;
disalurkan, dan tingkat profitabilitas ROA di BSM selama periode penelitian&#13;
mengalami fluktuasi nilai dengan pendapatan ROA rata-rata sebesar 0.83% per&#13;
triwulan.&#13;
Dari hasil analisis dengan menggunakan alat SPSS, menunjukkan bahwa&#13;
tingkat regresi dari KUR terhadap profitabilitas BSM cabang Cimahi adalah Y =&#13;
0.555 + 0.106 X. Berarti hubungan antara variabel X dan variabel Y positif yang&#13;
artinya jika variabel X naik maka variabel Y naik dan sebaliknya. r² = 0.034&#13;
menunjukkan koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa persentase&#13;
sumbangan pengaruh variabel KUR terhadap profitabilitas sebesar 3.4%&#13;
sedangkan sisanya sebesar 96.6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang dalam&#13;
penelitian ini penulis abaikan. Sementara tingkat uji signifikansi menunjukkan Ho&#13;
diterima dengan perhitungan t hitung &lt; t tabel yaitu 0.590 &lt; 2.228 pada tingkat&#13;
signifikansi   = 0.05 dan derajat kebebasannya adalah 2 (df = n-2). Oleh karena&#13;
itu, KUR tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank&#13;
Syariah Mandiri cabang Cimahi.
</description>
<dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://hdl.handle.net/123456789/30758">
<title>Tinjauan Fikih Muamalah Dan Undangundang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pelaksanaan Pemberian Upah Tenaga Kerja Borongan</title>
<link>http://hdl.handle.net/123456789/30758</link>
<description>Tinjauan Fikih Muamalah Dan Undangundang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pelaksanaan Pemberian Upah Tenaga Kerja Borongan
Sari, Zahra Viola
Penerapan pemberian upah tenaga kerja borongan kepada pekerja banyak&#13;
kita temukan di perusahaan pada saat ini. Namun, dalam pelaksanaan&#13;
pemberiannya terkadang pihak perusahaan masih kurang memperhatikan aturanaturan&#13;
yang diterapkan. Seperti memberikan aturan kewajiban tanpa adanya&#13;
penjelasan secara rinci mengenai besaran upah yang akan diterima pekerja pada&#13;
saat melakukan akad, sehingga menimbulkan kekecewaan dari pihak pekerja.&#13;
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui aturan pelaksanaan pemberian upah&#13;
tenaga kerja borongan menurut fikih muamalah dan undang-undang no.13 tahun&#13;
2003 tentang ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini&#13;
adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif.&#13;
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi literatur atau&#13;
kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, aturan pemberian&#13;
upah tenaga kerja borongan harus memperhatikan rukun dan syarat diantaranya&#13;
kemauan kedua belah pihak saat melakukan akad dan mal mutaqawwin upah yang&#13;
diketahui jumlahnya. Kedua, pelaksanaan pemberian upah tenaga kerja borongan&#13;
dengan cara memberikan aturan yang mewajibkan pekerjanya agar berada di&#13;
gudang mulai hari senin hingga jum’at dengan tidak ditentukannya upah atas&#13;
pemberlakuan tersebut. Ketiga, pemberian upah di CV. Air Hajj Fenishello Desa&#13;
Bunter Kabupaten Sumedang tidak sesuai dengan salah satu syarat ijarah yaitu&#13;
kemauan kedua belah pihak saat melakukan akad dan mal mutaqawwin upah yang&#13;
diketahui jumlahnya.
</description>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://hdl.handle.net/123456789/30757">
<title>Analisis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Mui No: 73/Dsn-Mui/Xi/2008 Terhadap Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Ib Maslahah Di Bank Jabar Banten Syariah</title>
<link>http://hdl.handle.net/123456789/30757</link>
<description>Analisis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Mui No: 73/Dsn-Mui/Xi/2008 Terhadap Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Ib Maslahah Di Bank Jabar Banten Syariah
Rahayu, Yunita Utami
Pembiayaan Kepemilikan Rumah iB Maslahah Bank Jabar Banten Syariah&#13;
sebagian besar menggunakan akad musyarakah mutanaqisah Pembiayaan&#13;
musyarakah mutanaqisah memiliki banyak keungulan namun pada implementasi&#13;
akad musyarakah mutanaqisah di Bank Jabar Banten Syari’ah diduga adanya&#13;
ketidak sesuaian fatwa dengan DSN MUI No 73/DSN-MUI/XI/2008 salah&#13;
satunya dalam ketentuan akad musyarakah mutanaqishah yang terdiri dari akad&#13;
musyarakah dan ba’i, akan tetapi pada penerapannya akad disesusaikan dengan&#13;
ketentuan multi akad (hybrid) yang selain akad musyarakah terdiri dari akad ijarah&#13;
(sewa menyewa), ijarah maushuffah fi al-dzimmah (sewa-menyewa atas manfaat&#13;
suatu barang).&#13;
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian implementasi&#13;
akad musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan kepemilikan rumah di Bank&#13;
Jabar Banten Syariah dalam aturan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI NO:&#13;
73/DSN-MUI/XI/2008. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode&#13;
kualitatif.&#13;
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan musyarakah mutanqisah&#13;
pada produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bank Jabar Banten Syariah&#13;
sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN – MUI nomor :&#13;
73/DSN-MUI/XI/2008. Ketidaksesuaian terdapat pada implementasinya akad&#13;
musyarakah mutanaqisah yang seharusnya terdiri dari akad musyarakah dan bai’&#13;
akan tetapi pada penerapannya akad musyarakah mutanaqishah disesusaikan&#13;
dengan ketentuan multi akad (hybrid) yang terdiri dari akad musyarakah, akad&#13;
ijarah, ijarah maushuffah fi al-dzimmah, penjualan dan istishna.
</description>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://hdl.handle.net/123456789/30756">
<title>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Borongan Ubi Cilembu</title>
<link>http://hdl.handle.net/123456789/30756</link>
<description>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Borongan Ubi Cilembu
Yuniarti, Yuni
Transaksi jual beli ubi Cilembu di Kampung Sukawangi Sumedang secara&#13;
borongan dengan sistem taksiran secara fisik objek jual beli tidak diketahui oleh&#13;
pembeli karena ubi Cilembu masih di dalam tanah milik petani, atau masih belum&#13;
dilihat oleh pembeli baik dalam hal bentuk dan mutunya sehingga menyebabkan&#13;
adanya ketidakpuasan di pihak pembeli. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui&#13;
transaksi jual beli borongan dengan menggunakan taksiran menurut hukum Islam,&#13;
untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli di Kampung Sukawangi dan&#13;
mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ubi Cilembu di Kampung&#13;
Sukawangi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan&#13;
yuridis normatif . Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses transaksi jual beli&#13;
borongan dengan sistem taksiran ditinjau dari hukum Islam dibolehkan selama&#13;
memenuhi syarat-syarat jual beli borongan; mekanisme transaksi jual beli ubi&#13;
Cilembu di Kampung Sukawangi petani dan pembeli saat transaksi berlangsung&#13;
melakukan penaksiran untuk total berat ubi yang diperjualbelikan, sebagian besar ubi&#13;
masih berada di dalam tanah saat terjadi kesepakatan antara petani dan pembeli&#13;
sehingga mengandung unsur gharar; jual beli borongan ubi Cilembu di kampung&#13;
Sukawangi ditinjau dari hukum Islam, bahwa jual beli tersebut batal hukumnya dan&#13;
tidak diperbolehkan (dilarang), karena pada saat transaksi ubi masih didalam tanah&#13;
sehingga mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan.
</description>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
