http://hdl.handle.net/123456789/20 Koleksi Tugas Akhir Sat, 04 Apr 2026 15:40:49 GMT 2026-04-04T15:40:49Z http://hdl.handle.net/123456789/31052 STRATEGI PEMBERDAYAAN ZAKAT MELALUI PENDEKATAN DESA BERDAYA DI RUMAH ZAKAT DAN EFEKTIVITASNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK Efendi, Nur Upaya penanganan kemiskinan melalui pendayagunaan ziswaf oleh lembaga zakat masih banyak berfokus kepada peningkatan ekonomi saja, belum menyentuh aspek spiritual. Program pemberdayaan zakat melalui pendekatan Desa Berdaya Rumah Zakat tidak hanya berfokus pada pemberdayaan ekonomi saja, melainkan juga spiritual, namun demikian belum seluruh program di setiap desa efektif meningkatkan kesejahteraan mustahik. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisa strategi program Desa Berdaya dan mengukur efektifitasnya terhadap kesejahteraan mustahik di desa yang menjadi daerah intervensi program yang pernah mendapatkan penghargaan. Metode penelitian ini menggunakan mixed methods kombinasi antara metode kualitatif dan metode kuantitatif, metode kualitatif digunakan untuk mengetahui strategi dan skema pemberdayaan zakat melalui pendekatan Desa Berdaya menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis SWOT, sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan Desa Berdaya dengan menggunakan model perhitungan Center for Islamic Business and Economic Studies (CIBEST). penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang digunakan Rumah Zakat dalam pemberdayaan zakat melalui pendekatan Desa Berdaya adalah menggunakan pendekatan: (1) Pendampingan oleh fasilitator pemberdayaan bernama Relawan Inspirasi (RI), (2) Program pemberdayaan yang terintegrasi disesuaikan dengan potensi desa, dan (3) Mengoptimalan badan usaha milik masyarakat desa (BUMMAS) untuk melaksanakan program pemberdayaan selanjutnya. Strategi ini belum optimal mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dikarenakan: (1) Belum melakukan ekspansi penjualan produk desa berdaya melalui BUMMAS, (2) Belum mengajak serta perusahaan untuk berkolaborasi mengembangkan potensi desa dan (3) Belum memetakan keahlian serta potensi masyarakat desa yang sesuai dengan permintaan pasar. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa efektivitas program pemberdayaan zakat melalui pendekatan Desa Berdaya berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan cukup efektif dan signifikan di lokasi implementasi program, jumlah peningkatan terbesar terjadi pada kuadran sejahtera, dan telah membantu masyarakat di desa meningkatkan aspek religiusitasnya serta menurunkan jumlah masyarakat miskin absolut. Wed, 26 Jul 2023 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/31052 2023-07-26T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/31018 Tinjauan Yuridis Narkotika Kratom Jenis Baru Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Supriyatna, Sandi Wed, 01 Jan 2020 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/31018 2020-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/31003 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Panti Pijat Di Kota Bandung Yang Melakukan Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat Apriyadi, Ryan Dwi Di dalam era modernisasi dan globalisasi selain memberikan dampak positif namun juga memberikan dampak negatif yaitu menimbulkan gejala-gejala sosial yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan salah satu gejala sosial yang menonjol ialah bermunculannya praktek prostitusi. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan dan merupakan fenomena yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat baik itu norma agama maupun norma adat istiadat. Namun dengan tindakan pemerintah menutup lokalisasi tersebut tidak membuat jera para pelaku prostitusi, seiring berjalannya waktu tidak dipungkiri motif-motif baru bermunculan untuk menutup wajah tempat prostitusi yang dibungkus dengan tempat hiburan yang tidak jarang digunakan sebagai sarana untuk melancarkan bisnis prostitusi agar terhindar dari pengawasan polisi dan pemerintah daerah yang salah satunya adalah panti pijat. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku usaha panti pijat yang melakukan tindak pidana prostitusi dan juga faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi penegak hukum untuk memberantas tindak pidana prostitusi terhadap pelaku usaha panti pijat (SPA). Dalam penelit ian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang secara deduktif dimulai analisa terhadap perundang-undangan yang mengatur tindak prostitusi dan didukung pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa para pelaku usaha yang melakukan praktik prostitusi adalah termasuk kedalam tindak pidana menurut Pasal 296 dan 506 KUHP selain itu terdapat PERDA yang sudah mengatur tentang praktik prostitusi. Artinya tidak ada alasan bagi para penegak hukum untuk tidak menindak para pelaku usaha panti pijat yang melakukan praktik prostitusi. Penegakan hukum dalam menangani dan menanggulangi permasalah prostitusi di Kota Bandung dilakukan oleh Polrestabes Bandung dan Satpol PP. Penegakan Hukum yang dilakukan adalah melalui operasi penertiban dan juga administratif, Adapun sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha, penyegelan, penutupan tempat usaha hingga sanksi pidana. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak prostitusi terdapat beberapa hambatan diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat dalam menindak para pelaku usaha panti pijat, perundangundangan yang ada belum dapat mengakomodir para penegak hukum untuk dapat menindak tegas para pelaku usaha salah satunya adalah para penegak hukum baru dapat menindak para pelaku apabila pelaku secara langsung tertangkap tangan sedang melakukan praktik prostitusi. Wed, 01 Jan 2020 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/31003 2020-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/31002 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Penjualan Mobil Secara Online Oleh Pt. Aku Digital Indonesia (Akumobil) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jatnika, Rully Assalamu’alaikum Wr.Wb. Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PENJUALAN MOBIL SECARA ONLINE OLEH PT. AKU DIGITAL INDONESIA (AKUMOBIL) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian siding sarjana untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Dalam penyusunan skripsi ini penulisa menyadari bahwa untuk memenuhi persayratan karya ilmiah masih jauh dari kata sempurna, karena sempurna hanya milik Allah SWT semata, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu dengan besar hati penulis bersedia menerima segala kritik dan saran yang bertujuan untuk menyempurnakan skripsi ini. Terima kasih yang teramat tulus kepada yang tercinta kedua orang tua-ku ayahanda H. Sudrajat dan ibunda Hj. Armilah, serta kedua kakak dari penulis kakanda Ryan Hidajatnika, S.S. dan kakanda Gilang Adiyasa, S.Sos., adik tercinta adinda Ilda afriyanti serta kakak ipar Aiwindawati, S.E. yang selama ini ::repository.unisba.ac.id:: Wed, 01 Jan 2020 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/31002 2020-01-01T00:00:00Z