http://hdl.handle.net/123456789/21 Koleksi Skripsi Sat, 04 Apr 2026 16:09:54 GMT 2026-04-04T16:09:54Z http://hdl.handle.net/123456789/31018 Tinjauan Yuridis Narkotika Kratom Jenis Baru Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Supriyatna, Sandi Wed, 01 Jan 2020 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/31018 2020-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/31003 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Panti Pijat Di Kota Bandung Yang Melakukan Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat Apriyadi, Ryan Dwi Di dalam era modernisasi dan globalisasi selain memberikan dampak positif namun juga memberikan dampak negatif yaitu menimbulkan gejala-gejala sosial yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan salah satu gejala sosial yang menonjol ialah bermunculannya praktek prostitusi. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan dan merupakan fenomena yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat baik itu norma agama maupun norma adat istiadat. Namun dengan tindakan pemerintah menutup lokalisasi tersebut tidak membuat jera para pelaku prostitusi, seiring berjalannya waktu tidak dipungkiri motif-motif baru bermunculan untuk menutup wajah tempat prostitusi yang dibungkus dengan tempat hiburan yang tidak jarang digunakan sebagai sarana untuk melancarkan bisnis prostitusi agar terhindar dari pengawasan polisi dan pemerintah daerah yang salah satunya adalah panti pijat. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku usaha panti pijat yang melakukan tindak pidana prostitusi dan juga faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi penegak hukum untuk memberantas tindak pidana prostitusi terhadap pelaku usaha panti pijat (SPA). Dalam penelit ian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang secara deduktif dimulai analisa terhadap perundang-undangan yang mengatur tindak prostitusi dan didukung pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa para pelaku usaha yang melakukan praktik prostitusi adalah termasuk kedalam tindak pidana menurut Pasal 296 dan 506 KUHP selain itu terdapat PERDA yang sudah mengatur tentang praktik prostitusi. Artinya tidak ada alasan bagi para penegak hukum untuk tidak menindak para pelaku usaha panti pijat yang melakukan praktik prostitusi. Penegakan hukum dalam menangani dan menanggulangi permasalah prostitusi di Kota Bandung dilakukan oleh Polrestabes Bandung dan Satpol PP. Penegakan Hukum yang dilakukan adalah melalui operasi penertiban dan juga administratif, Adapun sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha, penyegelan, penutupan tempat usaha hingga sanksi pidana. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak prostitusi terdapat beberapa hambatan diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat dalam menindak para pelaku usaha panti pijat, perundangundangan yang ada belum dapat mengakomodir para penegak hukum untuk dapat menindak tegas para pelaku usaha salah satunya adalah para penegak hukum baru dapat menindak para pelaku apabila pelaku secara langsung tertangkap tangan sedang melakukan praktik prostitusi. Wed, 01 Jan 2020 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/31003 2020-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/31002 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Penjualan Mobil Secara Online Oleh Pt. Aku Digital Indonesia (Akumobil) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jatnika, Rully Assalamu’alaikum Wr.Wb. Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PENJUALAN MOBIL SECARA ONLINE OLEH PT. AKU DIGITAL INDONESIA (AKUMOBIL) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian siding sarjana untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Dalam penyusunan skripsi ini penulisa menyadari bahwa untuk memenuhi persayratan karya ilmiah masih jauh dari kata sempurna, karena sempurna hanya milik Allah SWT semata, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu dengan besar hati penulis bersedia menerima segala kritik dan saran yang bertujuan untuk menyempurnakan skripsi ini. Terima kasih yang teramat tulus kepada yang tercinta kedua orang tua-ku ayahanda H. Sudrajat dan ibunda Hj. Armilah, serta kedua kakak dari penulis kakanda Ryan Hidajatnika, S.S. dan kakanda Gilang Adiyasa, S.Sos., adik tercinta adinda Ilda afriyanti serta kakak ipar Aiwindawati, S.E. yang selama ini ::repository.unisba.ac.id:: Wed, 01 Jan 2020 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/31002 2020-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/31001 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Non Organik Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Rafif, Rifqi Penggunaan Senjata Api Non Organik Polri/Tentara Nasional Indonesia yang miliki oleh warga sipil, penggunaannya harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, sebagaimana fungsi dan tujuannya dalam penggunaan Senjata Api tersebut yaitu digunakan untuk kepentingan bela diri terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan, Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri. Pada kenyataannya di dalam kehidupan masyarakat terdapat penyalahgunaan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri, yang dilakukan oleh warga sipil dan pelaku penyalahgunaan Senjata Api hanya dikenakan Sanksi Administrasi terhadap penyalahgunaan Senjata Api tersebut. Tujuan Penelitian ini, untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum pidana dan pertanggungjawaban Pidana terhadap seseorang yang melakukan penyalahgunaan Senjata Api Non Organik dan Peran pihak Kepolisian dalam melakukan Pengawasan, Pengendalian terhadap penyalahgunaan Senjata Api Non Organik. Metode pendekatan ini, adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum, khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahanbahan perpustakaan, peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan Senjata Api Non Organik yang dilakukan oleh warga sipil yang telah mempunyai surat izin resmi, menyebabkan terjadinya suatu tindak kejahatan terutama dapat meresahkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya penyalahgunaan Senjata Api Non Organik, Sanksi yang diberlakukan terhadap seseorang yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan Senjata Api sebagaimana yang tercantum dalam peraturan hanya bersifat Sanksi Administratif, tidak terdapat Sanksi Hukum Pidana. Maka seharusnya hukum yang diberlakukan adalah Sanksi Pidana (Primum Remedium) sebagai pilihan utama dalam upaya Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan Senjata Api Non Organik. Wed, 01 Jan 2020 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/31001 2020-01-01T00:00:00Z