http://hdl.handle.net/123456789/48 Koleksi Thesis Ilmu Hukum Sat, 04 Apr 2026 22:52:23 GMT 2026-04-04T22:52:23Z http://hdl.handle.net/123456789/20179 Terapi transplantasi sel punca sebagai upaya pelayanan kesehatan di Indonesia dalam perspektif hukum kesehatan dan Hukum Islam TURSINA, Alya Tue, 01 Mar 2016 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/20179 2016-03-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/8293 Tanggung Jawab Bidan Praktik Mandiri Terhadap Pencatatan Kemajuan Persalinan (Partograf) Menurut Pasal 18 Permenkes No 1464/Menkes/ Per/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Dihubungkan Dengan Upaya Penurunan Aki Dan Akb Cherawaty, Aneu Indikator Kesehatan yang paling peka menggambarkan tingkat kesehatan ibu dan anak adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Penggunaan partograf pada saat pertolongan persalinan oleh bidan merupakan hal yang sangat penting. Dampak dari kelalaian pengisian partograf adalah tidak terdeteksinya kelainan yang mungkin akan timbul pada saat persalinan, seperti gawat janin, hipertensi, partus lama dan perdarahan. Pendokumentasian merupakan landasan hukum bagi bidan dalam pelayanan. Bidan bertanggung jawab secara moral, agama dan etik profesi terhadap seluruh tindakannya dalam pelayanan kebidanan atau pelayanan kesehatan lain. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana tanggung jawab bidan praktik mandiri dalam melakukan pencatatan kemajuan persalinan (partograf) serta bagaimanakah pengawasan dan pembinaan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) bagi bidan praktik mandiri terhadap pelaksanaan kemajuan persalinan (partograf) menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan dihubungkan dengan upaya penurunan AKI dan AKB. Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif analitis dan pengumpulan data degan teknik studi kepustakaan yang dianalisis dengan teknik normative kualitatif berdasarkan hukum normatif dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab bidan praktik mandiri terhadap pencatatan kemajuan persalinan (partograf) adalah tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault), semestinya apabila bidan praktik mandiri menggunakan partograf dengan baik akan menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi oleh karena itu kelainan yang akan terjadi akan lebih tepat untuk ditangani dengan cepat. Apabila terjadi kerugian pada pasien adalah dengan sanksi bidan praktik mandiri meliputi sanksi hukum administrasi dan hukum perdata. Upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) terhadap bidan praktik mandiri dalam pendokumentasian pemantauan kemajuan persalinan adalah pengawasan fungsional. Fri, 01 Jan 2016 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/8293 2016-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/8291 Tanggung Jawab Bidan Di Rumah Sakit Umum Yang Melakukan Tindakan Vacum Ekstraksi Menurut Undang-Undang N0mor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Dan Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktek Bidan Dan Kewenangan Bidan Tresnawati, Ai Tika Memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Bidan merupakan salah satu profesi tenaga kesehatan berkewajiban melaksanakan peran dan fungsinya sesuai kewenangannya yang diatur di dalam Undang – Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktek Bidan dan Kewenangan Bidan. Bidan yang bekerja di Rumah Sakit Umum seharusnya melakukan tindakan sesuai kewenangannya yaitu salah satunya menolong persalinan normal, tetapi kadang harus melakukan tindakan vakum ekstraksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab bidan di Rumah Sakit yang melakukan tindakan vakum ekstraksi menurut Undang – Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan dan Kewenangan Bidan dan mengetahui implementasi tangung jawab bidan di Rumah Sakit Umum Kota Banjar yang melakukan tindakan vakum ektraksi dihubungkan dengan Undang – undang no.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan dan Kewenangan Bidan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yaitu berupa wawancara terhadap bidan dan berupa data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer yaitu Undang – Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan dan bahan hukum sekunder berupa buku – buku Ilmu pengetahuan, jurnal, bulletin ilmiah, surat kabar, pendapat-pendapat para ilmuwan maupun pendapat para praktisi hukum. Pengambilan sampel dalam penelitian ini secara purposive sample, lokasi penelitian di Rumah Sakit Umum Kota Banjar. Penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil analisis data mengacu pada beberapa peraturan terkait, diantaranya Undang – undang no.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan dan Kewenangan Bidan. Bidan di Rumah Sakit yang melakukan tindakan vakum ekstraksi atas keinginan sendiri bisa dikenai tiga tanggung jawab secara administratif, hukum perdata dan hukum pidana, apabila berdasarkan perintah maka tanggung jawab pimpinan Rumah sakit bisa dikenai tanggung jawab secara hukum administratif, hukum perdata dan hukum pidana. Implementasi tindakan vakum di Rumah Sakit Umum Kota Banjar dilakukan oleh bidan atas perintah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dan selama ini belum dimintai tanggung jawab secara administratif, hukum perdata dan hukum pidana. Fri, 01 Jan 2016 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/8291 2016-01-01T00:00:00Z