http://hdl.handle.net/123456789/6 Koleksi terdiri dari makalah karya civitas akademika UNISBA Sat, 04 Apr 2026 14:26:55 GMT 2026-04-04T14:26:55Z http://hdl.handle.net/123456789/31061 Design Learning Platform “Muslim&Beyond” to enhance Muslim Middle-Class Community’s Though & Practicing of Halal Lifestyle & Sustainability in ASEAN Region Mahani, Septiana Ayu Estri Islam in Southeast Asia, often called the “Muslim archipelago,” Southeast Asia is home to more than 240 million Muslims. A shift in ASEAN's Islamic and modern lifestyle has been brought about by the growth of the middle-class Muslim Community. A well-known concept of religion and sustainability is expanding quickly with a lifestyle that speaks to Islamic ideals. Muslim consumers are becoming more discerning about the things they learn, consume, and choose which is reflected in the development of the halal lifestyle. Learning Management System (LMS) Moslem&Beyond is a platform to help enhance the middle-class Muslim community’s preference to learn and take the experience of learning the Halal lifestyle ecosystem and sustainable living Sat, 01 Jul 2023 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/31061 2023-07-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/30843 Analisis Hubungan Pengaruh Antar Variabel Keberlanjutan dalam Kerjasama Pengelolaan DAS Cimanuk Kurniasari, Nia Potensi sumberdaya air Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk memiliki nilai strategis karena melintasi wilayah potensial secara fisik dan ekonomi dalam konstelasi regional Jawa Barat. DAS Cimanuk melintasi empat wilayah administratif di Provinsi Jawa Barat, meliputi wilayah hulu di Kabupaten Garut dan sebagian kecil Kabupaten Sumedang, wilayah tengah meliputi sebagian Kabupaten Sumedang dan sebagian Kabupaten Majalengka, sedangkan wilayah hilir masuk ke Kabupaten Indramayu. DAS Cimanuk memiliki nilai strategis karena dibagian hulu berkembang pariwisata, perkebunan, dan perkotaan, di wilayah tengah DAS terdapat Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang dan Kawasan Aerotropolis Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Kabupaten Majalengka, dan di hilir DAS merupakan kawasan segitiga emas REBANA (Cirebon, Patimban dan Kertajati) dimana Kabupaten Indramayu masuk di dalamnya. Perubahan penggunaan lahan di hulu DAS Cimanuk didominasi oleh perubahan hutan menjadi perkebunan, ladang/tegalan, dan kebun campuran, sebagian beralih fungsi dari perkebunan, sawah, dan lahan terbangun. Peningkatan kawasan perkebunan sayur dan palawija merubah wajah kawasan konservasi dan lindung di hulu DAS Cimanuk. Hal ini menyebabkan air limpasan cukup tinggi, sedimentasi di sub DAS dan DAS juga meningkat, pembangunan di wilayah hulu yang tidak sesuai rencana tata ruang, dan pada akhirnya musibah banjir bandang di Kota Garut pada September 2016 banyak merugikan masyarakat dan pemerintah. Adapun tujuan penelitian ini adalah : menganalisis hubungan pengaruh antar variabel keberlanjutan dalam pengelolaan DAS Cimanuk menggunakan metode analisis MICMAC. Penelitian ini dilaksanakan pada Februari 2022 di empat kabupaten yang dilewati oleh DAS Cimanuk, yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu. Responden pada penelitian ini meliputi pemerintah dan legislatif yang terkait dengan DAS Cimanuk. Hasil penelitian ini adalah variabel yang berpengaruh pada kerjasama regional pengelolaan DAS Cimanuk terdiri dari 18 variabel. Variabel Kerjasama Regional Pengelolaan DAS (KRP DAS) dan Dukungan Kebijakan Anggaran Pengelolaan DAS (DKAP DAS) merupakan variabel yang paling berpengaruh (influence variable). Variabel ini adalah variabel kunci yang dapat menentukan keberhasilan kerjasama pengelolaan DAS Cimanuk dan berpengaruh terhadap variabel lainnya di kuadran II, III dan IV. Berdasarkan hal tersebut KRP DAS dan DKAP DAS merupakan instrumen pengendali inkonsistensi tata ruang pada masa yang akan datang. Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/30843 2022-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/30677 Pengaruh Kebijakan Mobilitas Transportasi Pada Perekonomian Kota & Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Konferensi Nasional Teknik Jalan-8, Hpji, Jakarta TONNY, Judiantono Peningkatan mobilitas sudah umum digunakan sebagai pijakan kebijakan penyediaan sistem transportasi suatu daerah disamping pijakan trafik dan aksesibilitas. Sudah menjadi keyakinan umum pula bahwa peningkatan mobilitas transportasi berperan besar pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jika demikian, seperti apa pola hubungan mobilitas dan ekonomi di Provinsi Jawa Barat?, bagaimana pula polanya untuk wilayah kabupaten dan kota ? apakah ada perbedaan pengaruhnya dikedua wilayah tersebut ? Melalui analisis komparatif dan korelasi terhadap indikator mobilitas dan ekonomi di Jawa Barat untuk periode 1999 – 2004 menunjukan : bahwa pertumbuhan jaringan jalan hanya 2% saja tiap tahunnya, tidak sebanding dengan kenaikan jumlah kendaraan yang mencapai 26% pertahun. Sementara itu Jumlah kendaraan/1000 penduduk meningkat 66 %, jumlah kendaraan/rumah tangga meningkat 59 %, dan jumlah kendaraan/Km panjang jalan naik 66%, yang artinya jalanan makin padat oleh kendaraan. Tingkat mobilitas di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan di kabupaten, sementara itu baik di wilayah kabupaten maupun kota menunjukan penambahan jalan cenderung akan menurunkan PAD dan belanja daerah (korelasi negatif), sedangkan penambahan kendaraan berkorelasi positif dengan PAD dan belanja daerah. Melihat hasil penelitian ini, masih relevankah kebijakan penyediaan sistem transportasi yang semata-mata hanya berpijak pada peningkatan mobilitas diterapkan di Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya ? Sun, 01 Jul 2007 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/30677 2007-07-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/30676 Pengukuran Tingkat Aksesibilitas Angkutan Umum Di Kota Banda Aceh TONNY, Judiantono Tiap cara pengukuran aksesibilitas memberikan arti tingkat aksesibilitas yang berbeda. Melalui pengukuran tingkat aksesibilitas ini, akan diperoleh gambaran tingkat aksesibilitas angkutan umum di kota Banda Aceh. Implikasi dari hasil pengukuran aksesibilitas ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan penyediaan angkutan umum bagi penduduk Kota Banda Aceh. Pada tahun 2007 untuk Kota Banda Aceh baru ada 5,1 tempat duduk angkutan umum per 100 penduduk, dan 10,92% dari total panjang jalan di kota Banda Aceh yang dilayani oleh angkutan umum, dengan cakupan 15,9% dari luas wilayah kota. Ini menunjukan tingkat aksesibilitas angkutan umum di Kota Banda Aceh masih rendah, sehingga belum menjadi pilihan utama penduduk untuk memenuhi kebutuhan transportasinya. Sun, 24 Aug 2014 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/30676 2014-08-24T00:00:00Z