http://hdl.handle.net/123456789/9652 Sat, 04 Apr 2026 16:52:50 GMT 2026-04-04T16:52:50Z http://hdl.handle.net/123456789/30509 Kualifikasi dan implikasi menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi Mahmud, Ade Aturan hukum tindak pidana menghalangi proses peradilan (Obstruction of Justice)menimbulkan perdebatan karena memiliki kelenturan dan diterapkan secara tebang pilih oleh penegak hukum,sehingga menimbulkan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kualifikasi tindak pidana korupsi yang menghalangi proses peradilan dan menganalisis implikasi modus operandi tindak pidana korupsi yang menghalangi proses peradilan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif karena mengkaji kaidah, asas-asas yang berkaitan dengan delik Obstruction of Justice.Kualifikasi delikObstruction of Justice dapat dibatasi dengan metode penafsiran gramatikal yang memaknai kata(a)“mencegah”dimaknai sebagai menahan, melarang artinya perbuatan yang bertujuan agar proses peradilan tindak pidana korupsi tidak terlaksana;(b) “merintangi”dimaknai menghalang-halangi, mengganggu, mengusik,artinya perbuatan yang ditujukan agar proses peradilan terhalang dan apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak bukan merupakan syarat; dan 2(c)“menggagalkan”dimaknai tidak berhasil/menjadi gagal,artinya proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak berhasil dan usaha tersebut berhasil. Modus operandi delik Obstruction of Justicemelalui kekuatan masyarakat, kuasa hukum dan jalur politik yang berimplikasi pada (a) terhambatnya upaya penegakan hukum;(b) kesulitan dalam pengembangan kasus;dan (c) mengakibatkan penegakan hukum berbiaya tinggi. Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/30509 2021-07-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/30234 Implementasi batik mark dalam upaya daya saing produk batik Indonesia YUSDIANSYAH, Efik; HENDAR, Jejen Fri, 01 Apr 2022 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/30234 2022-04-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/30233 Implikasi kewenangan Komisi Yudisial terhadap integritas hakim di Indonesia YUSDIANSYAH, Efik Sun, 01 Jul 2018 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/30233 2018-07-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/123456789/26774 Direct international responsibility of non-governmental entities in the utilization of outer space RUHAENI, Neni Wed, 01 Jan 2020 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/123456789/26774 2020-01-01T00:00:00Z