Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh Pt. Kahatex Pasca Dikeluarkannya Surat Teguran Bupati Tahun 2014 Tentang Pembuangan Limbah Cair Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air

Abstract

Pencemaran lingkungan oleh PT. Kahatex telah terjadi selama puluhan tahun. Terkait dengan pencemaran lingkungan yang terjadi Bupati Bandung pada tahun 2014 telah mengeluarkan surat teguran terhadap PT. Kahatex yang berisi bahwa perusahaan tekstil tersebut belum melakukan penyusunan dan mendapatkan keputusan dokumen lingkungan hidup. Oleh karena itu, PT. Kahatex telah melanggar pasal 121 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlidungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berbagai penegakan hukum telah dilakukan oleh pemerintah, namun pencemaran lingkungan masih tetap terjadi hingga saat ini. Penegakan hukum administratif dirasa lebih efektif dilaksanakan terhadap kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Kahatex. Penelitian ini mengidentifikasi masalah mengenai penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah cair menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air dan penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Kahtex pasca dikeluarkannya surat teguran Bupati tahun 2014 tentang pembuangan limbah cair menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan cara mempelajari data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penilian deskriptif analitif dalam memberikan gambaran terhadap variabel-variable tertentu. Tahap penelitian yang penulis guanakan dalam menyusun penelitian hukum normatif ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara pengumpulan data dengan mengkaji bahan-bahan kepustkaan yang bersangkutan dengan masalah dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan, khusus untuk penegakan hukum administrasi yang diberlakukan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perijinan kemudian menyebabkan pencemaran lingkungan akibat limbah cair dalam Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air kurang ideal, karena apabila sanksi teguran tertulis yang diberikan tidak diidahkan oleh pelaku usaha maka pemerintah langsung mengeksekusi dengan memberikan sanksi berupa penghentian kegiatan. Padahal sanksi administrasi yang terdapat dalam UUPPLH setelah teguran tertulis adalah paksaan pemerintah, yang diperkirakan dapat mengakomodasi kepentingan perusahaan juga kepentingan masyarakat dan lingkungan. Penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Kahtex pasca dikeluarkannya surat teguran Bupati tahun 2014 tentang pembuangan limbah cair menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air tidak dapat berlaku efektif. Hal tersebut dikarenakan dalam pemberian sanksi administrasi pemerintah seharusnya langsung memberikan sanksi penghentian kegiatan apabila sanksi peringatan tertulis tidak diindahkan dan PT. Kahatex pun menjadikan hal tesebut sebagai bentuk perlindungan agar tidak dikenakan sanksi.