Universitas Islam Bandung Repository

The Juridical Review of Indonesian Authority in Applying Criminal Sanctions on PT. Pusaka Benjina Resources in the Practice of Slavery according to the Slavery Convention

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor
dc.creator Pravidiane, Wanda Intantia
dc.date 2016-02-18
dc.date.accessioned 2019-09-10T01:30:15Z
dc.date.available 2019-09-10T01:30:15Z
dc.identifier http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/2663
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20712
dc.description Human rights is one of the important instruments in the existence of life must be protected. Crimes against Human Rights received great attention from the international community. Some time ago, the world had to pay attention to the case of slavery ship's Men were mostly citizens of Thailand, Myanmar, Cambodia and Laos who allegedly carried on board the former foreign-flagged Thailand operating in Indonesia precisely in Benjina, the Aru Islands, the Maluku allegedly committed by Indonesian fishing company. This study aims to transform and determine the role and responsibilities of Indonesia as a country, according to the 1926 Slavery Convention, the place where the alleged criminal acts on the practice of slavery happened and how the existing Indonesian laws governing the application of criminal sanctions for perpetrators of slavery. This research is a descriptive normative law. The data used is secondary data. Normative legal research is a research literature that research on secondary data. Data collection techniques used is a literature study by reviewing the materials concerned with the problem in this study. Data were analyzed using deductive method. Based on the results of research and discussion can be obtained that, Slavery Convention in 1926 had the effect of indirectly to the establishment of criminal sanctions in the positive law of Indonesia to combat the crime of slavery, including through legislation on the eradication of trafficking in persons, human rights and labor in particular to apply to criminal cases of slavery as practiced by PT. Pusaka Benjina Resources. Although it is known that Indonesia did not ratify the Slavery Convention in 1926 but, through Indonesia's ratification of ILO Convention No.105 among its values rooted in the Slavery Convention 1926 as a bridge to the formation of positive law for the crime of slavery in Indonesia.
dc.description Hak asasi manusia merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan yang keberadaannya harus dilindungi. Kejahatan terhadap hak Asasi manusia mendapat perhatian besar dari masyarakat internasional. Beberapa waktu lalu, dunia sempat menaruh perhatian terhadap kasus perbudakan Anak Buah Kapal yang kebanyakan warga negara Thailand, Myanmar, Kamboja dan Laos yang diduga dilakukan di kapal eks asing berbendera Thailand yang beroperasi di Indonesia tepatnya di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku yang diduga dilakukan oleh perusahaan perikanan Indonesia. Penelitian ini bertujuan unuk mengetahui peran dan tanggung jawab Indonesia sebagai negara, menurut Slavery Convention 1926, tempat dimana dugaan mengenai praktik tindak pidana perbudakan terjadi serta bagaimana hukum positif Indonesia mengatur mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku perbudakan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan jalan mengkaji bahan-bahan yang bersangkutan dengan masalah dalam penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat diperoleh hasil bahwa, Slavery Convention 1926 memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap pembentukan sanksi pidana dalam hukum positif Indonesia untuk memberantas tindak pidana perbudakan, diantaranya adalah melalui undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, HAM dan ketenagakerjaan khususnya untuk diterapkan pada kasus tindak pidana perbudakan seperti yang dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources. Meski diketahui, bahwa Indonesia tidak melakukan ratifikasi terhadap Slavery Convention 1926 namun, melalui ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi ILO No.105 yang diantaranya nilai-nilainya mengakar pada Slavery Convention 1926 menjadi jembatan bagi pembentukan hukum positif bagi tindak pidana perbudakan di Indonesia. 
dc.format application/pdf
dc.language ind
dc.publisher Universitas Islam Bandung
dc.relation http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/2663/pdf
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 2, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2016); 307-312
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 2, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2016); 307-312
dc.source 2460-643X
dc.subject Proceedings of Law
dc.subject Slavery, Human Trafficking, Benjina, Criminal, Indonesia
dc.subject Ilmu Hukum
dc.subject Slavery, Perbudakan, Perdagangan Orang, Benjina, Pidana, Indonesia
dc.title The Juridical Review of Indonesian Authority in Applying Criminal Sanctions on PT. Pusaka Benjina Resources in the Practice of Slavery according to the Slavery Convention
dc.title Tinjauan Hukum Mengenai Kewenangan Indonesia dalam Menerapkan Sanksi Pidana terhadap PT. Pusaka Benjina Resources dalam Praktik Tindak Pidan Perbudakan Menurut Slavery Convention
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type Peer-reviewed Article
dc.type Qualitative
dc.type Kualitatif


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Sp - Ilmu Hukum [914]
    Koleksi skripsi ringkas dalam format artikel Fakultas Hukum

Show simple item record

Search Unisba Repository


Browse

My Account