| dc.contributor |
|
|
| dc.contributor |
|
|
| dc.creator |
Muharram, Zharfan |
|
| dc.creator |
Harahap, Sholahuddin |
|
| dc.date |
2017-07-31 |
|
| dc.date.accessioned |
2019-09-10T01:30:29Z |
|
| dc.date.available |
2019-09-10T01:30:29Z |
|
| dc.identifier |
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/6548 |
|
| dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/123456789/20871 |
|
| dc.description |
Implementation of the grant of legal aid as listed in article 56 CODE of CRIMINAL PROCEDURE is essentially a process when the investigator memberiktahukan suspects to obtain legal assistance at this stage of the investigation, the facts, the situation found some deviations towards implementation of legal protection for suspects related to the conducting of legal aid, the irregularities were carried out by members of the kepolisisan i.e. the investigator who suspects neglect resulted in the suspect didn't get his rights during the process of examination is not invalidated, resulting in not ensuring the holding of legal aid. Next the CODE of CRIMINAL PROCEDURE provides guarantees against the suspect in obtaining his rights to damages and rehabilitation which the occurred violations committed by law enforcement in particular in the review process, namely by submitting to the Pretrial lembahaga. The research that the author made in the form of this thesis to know what factors are being a constraint in pelaksanaa the granting of legal assistance for suspects and to know the implementation of the granting of legal aid to suspects in the process of investigation connected with the pretrial. The author uses the normative approach to research methods of empirical, descriptive in nature, using primary data and secondary data, in the writing of this thesis throughout the data obtained are then organized systematically for further analyzed in order to achieve clarity issues are discussed regarding the factors constraints of granting legal assistance against the suspects and the execution of legal assistance associated with the pretrial. The results of research that the author of the study, namely the implementation of the grant of legal aid has not been fullest, as evidenced by the existence of the case Made Cahyoo proves there's still law enforcement persons who neglect the rights of suspects. Then in order to protect the suspect needed institutions to indemnify pretrial and rehabilitation which occurred violations committed by law enforcement agencies, while also acting as a supervisory institution pretrial over legitimate or whether arrests, detentions, and examination. The existence of Praperadian institutions in the implementation of the CODE of CRIMINAL PROCEDURE further optimize expected particularly for the suspect in the inspection process so that the creation of a justice where the granting of rights against the suspect can be external relationships and in efforts to force such as the arrest, detention, examination and no hinting and impressed the dignity and degrading human dignity. |
|
| dc.description |
Pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 KUHAP pada dasarnya merupakan proses ketika penyidik memberiktahukan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum pada tahap penyidikan, fakta dilapangan ditemukan beberapa penyimpangan terhadap implementasi perlindungan hukum bagi tersangka yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum, penyimpangan ini dilakukan oleh oknum kepolisisan yaitu penyidik yang mengabaikan hak tersangka mengakibatkan tersangka tidak mendapatkan hak-haknya selama proses pemeriksaan tidak didapatkan sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya penyelenggaraan bantuan hukum. Selanjutnya KUHAP memberikan jaminan terhadap tersangka dalam mendapatkan hak-haknya guna mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi bila mana terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya dalam proses pemeriksaan, yaitu dengan mengajukan ke lembahaga Praperadilan. Penelitian yang penulis buat dalam bentuk skripsi ini untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaa pemberian bantuan hukum bagi tersangka dan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan dihubungkan dengan praperadilan. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan empiris, bersifat deskriptif, menggunakan data primer dan data sekunder, dalam penulisan skripsi ini seluruh data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya di analisa dalam rangka mencapai kejelasan permasalahan yang dibahasmengenai faktor-faktor kendala pemberian bantuan hukum terhadap tersangka dan pelaksanaan bantuan hukum dihubungkan dengan praperadilan. Hasil dari penelitian yang penulis telaah yaitu pelaksanaan pemberian bantuan hukum belum maksimal, terbukti dengan adanya kasus yang dialami Usep Cahyono membuktikan masih ada oknum penegak hukum yang melalaikan hak-hak tersangka. Kemudian dalam rangka melindungi tersangka diperlukan lembaga praperadilan guna mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi bila mana terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum, selain itu juga lembaga praperadilan berperan sebagai lembaga pengawas atas sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan. Keberadaan lembaga Praperadian in diharapkan lebih mengoptimalkan implementasi KUHAP khususnya bagi tersangka dalam proses pemeriksaan agar terciptanya keadilan dimana pemberian hak-hak terhadap tersangka dapat diindahkan dan dalam upaya-upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan tidak mengisyaratkan dan terkesan merendahkan harkat dan martabat manusia. |
|
| dc.format |
application/pdf |
|
| dc.language |
ind |
|
| dc.publisher |
Universitas Islam Bandung |
|
| dc.relation |
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/6548/pdf |
|
| dc.relation |
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/downloadSuppFile/6548/1128 |
|
| dc.rights |
Copyright (c) 2017 Prosiding Ilmu Hukum |
|
| dc.source |
Prosiding Ilmu Hukum; Vol 3, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2017); 557-564 |
|
| dc.source |
Prosiding Ilmu Hukum; Vol 3, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2017); 557-564 |
|
| dc.source |
2460-643X |
|
| dc.subject |
Hukum,Hukum Pidana |
|
| dc.subject |
Legal Assistance, Investigation, Pretrial |
|
| dc.subject |
Hukum,Hukum Pidana |
|
| dc.subject |
Bantuan Hukum, Penyidikan, Praperadilan |
|
| dc.title |
Implementation of The Grant of Legal Aid to Suspects in The Process of Investigation Connected with Pretrial |
|
| dc.title |
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Tersangka dalam Proses Penyidikan Dihubungkan dengan Praperadilan |
|
| dc.type |
info:eu-repo/semantics/article |
|
| dc.type |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
|
| dc.type |
Peer-reviewed Article |
|
| dc.type |
metode penelitian normatif dengan pendekatan empiris, bersifat deskriptif, menggunakan data primer dan data sekunder |
|
| dc.type |
metode penelitian normatif dengan pendekatan empiris, bersifat deskriptif, menggunakan data primer dan data sekunder |
|