| dc.contributor |
|
|
| dc.contributor |
KPKNL BANDUNG |
|
| dc.creator |
Utama, Dany Ridho |
|
| dc.creator |
Jamilah, Lina |
|
| dc.date |
2016-02-16 |
|
| dc.date.accessioned |
2019-09-10T01:30:34Z |
|
| dc.date.available |
2019-09-10T01:30:34Z |
|
| dc.identifier |
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/2518 |
|
| dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/123456789/20922 |
|
| dc.description |
The legal protection against the winner of the auction means that legal certainty rights auction winner on the object bought at auction. In the tender process has been carried out will lead to legal consequences, namely transfer of rights objects from the seller to the auction the winning bidder. Transfer of rights objects in the auction turned out to cause a problem, as the object of the auction cannot be mastered by the tender winner as controlled by third parties. The method used in this research is normative. Specifications research used is descriptive analysis. Methods and techniques of data collection in this study conducted a literature study. Methods of data analysis was performed using qualitative juridical analysis. This study concluded that the provisions of the purchase of land and buildings through auctions in Indonesia can be interpreted from the provisions of Article 1313 of the Civil Code that the appointment of qualified valid agreement under Article 1320 of the Civil Code, hereinafter referred to Article 1 point 11 of Law No. 10 of 1998 on Amendments to the Law No. 7 of 1992 concerning Banking, lending agreements do not always go well there are problems that arise are bad loans, to solve the problem of bad loans is then referred to Article 6 of Law No. 4 of 1996 on Mortgage. Then also refers to Article 1457 of the Civil Code regarding the sale and purchase. In this case the holder of a security interest, gives power to KPKNL object security rights to sell through an auction pursuant to Article 1 paragraph 1 of the Minister of Finance Regulation No. 93/PMK.06/2010 on Guidelines for the Implementation of the Auction. Transfer of rights to land and building property through auctions in Indonesia are controlled by third parties there are several stages, the first stage of the auction conducted by KPKNL, the second phase of the auction officials determine the winner of an auction pursuant to Article 66 Regulation of the Minister of Finance No. 93/PMK.06/2010 on Guidelines for the Implementation of the auction, then the third stage of the auction winner to make a payment or settlement pursuant to Article 71 of PMK 93/2010 auction officials later handed over title to land and building property and also submitted a document Minutes of auction, but in the transition of physical objects land and buildings controlled by third parties need to request discharge to the local court under the provisions of Article 200 HIR. Legal protection of the purchaser of land and building property through an auction, a preventive legal protection granted by Vendu Reglement, repressive legal protection given by HIR in terms of emptying the auction objects, where the object discharge implementation auction can be through the help of the District Court. |
|
| dc.description |
Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang berarti adanya kepastian hukum hak pemenang lelang atas obyek yang dibelinya melalui lelang. Dalam proses lelang yang telah dilakukan akan menimbulkan akibat hukum yaitu peralihan hak obyek lelang dari penjual kepada pemenang lelang. Dalam peralihan hak obyek lelang ternyata menimbulkan suatu permasalahan, seperti tidak dapat dikuasainya obyek lelang oleh pemenang lelang karena dikuasai oleh pihak ketiga. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Metode dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara yuridis kualitatif. Penelitian ini mengambil suatu kesimpulan bahwa ketentuan pembelian tanah dan bangunan melalui lelang di Indonesia dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata bahwa adanya perjanjian terlebih yang memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, selanjutnya mengacu kepada Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perjanjian pemberian kredit tidak selalu berjalan dengan baik terdapat masalah yang timbul yaitu kredit macet, untuk menyelesaikan masalah kredit macet tersebut maka mengacu kepada Pasal 6 Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kemudian juga mengacu kepada Pasal 1457 KUHPerdata mengenai jual beli. Dalam hal ini pemegang hak tanggungan memberikan kekuasaan kepada KPKNL untuk menjual objek hak tanggungan melalui lelang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Peralihan hak atas tanah dan bangunan hak milik melalui lelang di Indonesia yang dikuasai oleh pihak ketiga ada beberapa tahap yaitu, tahap pertama pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL, tahap kedua pejabat lelang menetapkan pemenang lelang berdasarkan Pasal 66 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, kemudian tahap ketiga pemenang lelang melakukan pembayaran atau pelunasan berdasarkan Pasal 71 PMK 93/2010 kemudian pejabat lelang menyerahkan dokumen kepemilikan tanah dan bangunan hak milik dan juga menyerahkan dokumen Risalah Lelang, namun dalam peralihan objek fisik tanah dan bangunan yang dikuasai oleh pihak ketiga perlu melakukan permohonan pengosongan kepada pengadilan negeri setempat berdasarkan ketentuan Pasal 200 HIR. Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah dan bangunan hak milik melalui lelang, Perlindungan hukum secara preventif diberikan oleh Vendu Reglement, Perlindungan hukum secara represif diberikan oleh HIR dalam hal pengosongan obyek lelang, dimana pelaksanaan pengosongan obyek lelang dapat melalui bantuan Pengadilan Negeri. |
|
| dc.format |
application/pdf |
|
| dc.language |
ind |
|
| dc.publisher |
Universitas Islam Bandung |
|
| dc.relation |
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/2518/pdf |
|
| dc.source |
Prosiding Ilmu Hukum; Vol 2, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2016); 461-466 |
|
| dc.source |
Prosiding Ilmu Hukum; Vol 2, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2016); 461-466 |
|
| dc.source |
2460-643X |
|
| dc.subject |
Proceedings of Law |
|
| dc.subject |
Legal Protection, Buyer of Land and Building Property by Auction |
|
| dc.subject |
Ilmu Hukum |
|
| dc.subject |
Perlindungan hukum, Pembeli tanah dan bangunan hak milik melalui lelang |
|
| dc.title |
Legal Protection for Buyer of Auction Land and Building Based on the Indonesian Positive Law |
|
| dc.title |
Perlindungan Hukum bagi Pembeli Lelang Tanah dan Bangunan Hak Milik Melalui Lelang Dihubungkan dengan Hukum Positif di Indonesia |
|
| dc.type |
info:eu-repo/semantics/article |
|
| dc.type |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
|
| dc.type |
Peer-reviewed Article |
|
| dc.type |
Qualitative |
|
| dc.type |
Kualitatif |
|