Universitas Islam Bandung Repository

The Responsibility of Belligerents on the Shooting of Civil Aircraft in the Airspace of Conflicting State Based on the International Law

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor
dc.creator Rubiana, Dian
dc.creator Syam, M. Husni
dc.date 2016-02-18
dc.date.accessioned 2019-09-10T01:30:38Z
dc.date.available 2019-09-10T01:30:38Z
dc.identifier http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/2675
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20987
dc.description Aircraft Commercial Airlines Malaysia Airlines code Flights MH-17 departing from Amsterdam Schiphol Airport to Malaysia was shot down without warning area of the border between Russia and Ukraine that were previously found that the area is the area of armed conflict between the separatist pro-Russian against the Ukrainian government. Plane carrying 283 passengers exploded in the air as the target of missiles SA-11 (Bulk Missile System) were fired by pro-Ukrainian party of the east of Ukraine who thought that the aircraft is the Russian presidential plane. The aircraft with registration number 9M-MRD fly an altitude of 33,000 feet (10,000 m), where the previous day Ukraine set a prohibited area flying at an altitude of 32,000 feet (9.753m), as set out in Article 9 letter b of the Chicago Convention of 1944. In this article states that each State Party has the right to determine the region was grounded on a specific situation or in an emergency, provided this does not distinguish the best flag of a particular State. Although a few days before the ICAO (International Civil Aviation Organization) together with Eurocontrol has given a warning to all flights to or from the territory of Europe not to fly across the territory of Ukraine and Russia, however, because the route is shorter and because the route has been bypassed by many flights some the day before the Malaysia Airlines decided to use the route. Belligerent is a subject of international law is not a state (non-state entities) which, according to international law to have rights and obligations to be executed. International law has not set out clear on the responsibilities rebels (belligerent) against any act committed against civilians is not a party to the war. The need for rules of international law regarding the responsibility of every action taken by the rebels (belligerent).
dc.description Pesawat komersil Maskapai Malaysia Airlines dengan kode Penerbangan MH-17 yang berangkat dari Bandara Schiphol Amsterdam ke Malaysia jatuh tertembak tanpa peringatan dikawasan perbatasan antara Rusia dan Ukraina yang sebelumnya diketahui bahwa kawasan tersebut adalah kawasan konflik bersenjata antara kelompok separatis pro-Rusia melawan pihak pemerintah Ukraina. Pesawat yang mengangkut 283 penumpang tersebut meledak diudara karena menjadi target Rudal SA-11 (Buk Missile System) yang ditembakan oleh pihak pro-Ukraina dari sebelah timur Ukraina yang mengira bahwa pesawat tersebut adalah pesawat kepresidenan Rusia. Pesawat dengan nomor registrasi 9M-MRD ini terbang diketinggian 33.000 feet (10.000m), dimana pada hari sebelumnya Ukraina menetapkan wilayah dilarang terbang pada ketinggian 32.000 feet (9.753m), seperti yang diatur dalam Pasal 9 huruf b Konvensi Chicago 1944. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap Negara peserta berhak untuk menentukan wilayah dilarang terbang atas suatu keadaan tertentu atau dalam keadaan darurat, dengan syarat tidak membedakan bendera pesawat dari Negara tertentu. Walaupun beberapa hari sebelumnya ICAO (International Civil Aviation Organization) bersama EuroControl telah memberikan peringatan kepada seluruh penerbangan dari atau ke wilayah Eropa untuk tidak terbang melintasi wilayah Ukraina-Rusia, namun, karena rute tersebut lebih pendek dan karena rute tersebut sudah dilewati oleh banyak penerbangan beberapa hari sebelumnya maka Malaysia Airlines memutuskan untuk menggunakan rute tersebut. Belligerent merupakan subjek hukum internasional bukan negara (non-state entities) yang menurut hukum internasional memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Hukum internasional belum mengatur  secara jelas tentang tanggungjawab pemberontak (belligerent) terhadap setiap tindakan yang dilakukan terhadap warga sipil bukan pihak dalam perang. Perlunya aturan hukum internasional mengenai tanggungjawab dari setiap tindakan yang dilakukan oleh pemberontak (belligerent).
dc.format application/pdf
dc.language ind
dc.publisher Universitas Islam Bandung
dc.relation http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/2675/pdf
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 2, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2016); 321-328
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 2, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2016); 321-328
dc.source 2460-643X
dc.subject Proceedings of Law
dc.subject Responsibility, International Law, Belligerent, International Humanitarian Law, Airspace Jurisdiction
dc.subject Ilmu Hukum
dc.subject Tanggungjawab, Hukum Internasional, Belligerent, Hukum Humaniter Internasional, Yurisdiksi Wilayah Udara.
dc.title The Responsibility of Belligerents on the Shooting of Civil Aircraft in the Airspace of Conflicting State Based on the International Law
dc.title Tanggungjawab Pemberontak (Belligerent) terhadap Penembakan Pesawat Udara Sipil di Wilayah Udara Negara yang sedang Berkonflik Menurut Hukum Internasional
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type Peer-reviewed Article
dc.type Qualitative
dc.type Kualitatif


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Sp - Ilmu Hukum [914]
    Koleksi skripsi ringkas dalam format artikel Fakultas Hukum

Show simple item record

Search Unisba Repository


Browse

My Account