Unmanned aircraft or drones is one form of low technological advancement, which is rapidly developed by the world community in Indonesia is no exception. usefulness originally only used for the benefit of the country as a means of supporting the military defense, now used by the public to be used in a wide range of needs. As a highly technological inventions to help the lives of today's modern, air-conditioned legal practitioners are required to quickly enact legislation that specifically regulates the operation of drones for the operation of drones raises some legal issues that need to be anticipated. Up to now there is no instrument of international law that specifically regulates the operation of the drones. The 1944 Chicago Convention only regulates the use of airspace by aircraft manned by the classification of civil aircraft (civil aircraft) and aircraft state (state aircraft). Although Indonesia have special rules governing the operation of drones issued by the Ministry of Transportation through the Minister Regulation No. 90 2015 On Control of Unmanned Aircraft On Air Space Serviced Indonesia, but has not set the aspect of responsibility in the operation of the drones. This study examines the implementation of regulations based on the law minister of transportation International air especially in the aspect of responsibility arising in the operation of the drones. Method approach taken in this study is normative while according to the nature of this research is descriptive analytical research is research that aims to give a detailed description, systematic and thorough about everything related to the problem aspect of responsibility that must be applied in regulation drone, with describe the legislation in force relating to aspects of the responsibilities associated with the applicable international law on the principles of responsibility and other legal theories. This study concluded that the drones could be classified as state aircraft (aircraft state) that are subject to national legislation of each country that operates drones. Ministerial Decree No. 90 2015 On Unmanned Aircraft Operation legal basis drone users in Indonesia which is the implementation of the provisions set out in the Chicago Convention of 1944. However, these regulations do not regulate the aspect of responsibility in the operation of the drones.Pesawat tanpa awak atau drone merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi penerbangan yang sedang gencar dikembangkan oleh masyarakat dunia tak terkecuali di Indonesia. kegunaannya yang semula hanya dimanfaatkan untuk kepentingan negara sebagai alat penunjang pertahanan militer, sekarang sudah digunakan oleh masyarakat luas untuk dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan. Sebagai penemuan teknologi yang sangat membantu kehidupan modern masa kini, para praktisi hukum udara dituntut untuk segera memberlakukan peraturan yang secara khusus mengatur tentang pengoperasian drone karena pengoperasian drone menimbulkan beberapa masalah hukum yang perlu diantisipasi. Sampai saat ini belum ada instrumen hukum Internasional yang mengatur secara khusus mengenai pengoperasian drone. Konvensi Chicago 1944 hanya mengatur pemanfaatan ruang udara oleh pesawat udara berawak dengan klasifikasi pesawat udara sipil (civil aircraft) dan pesawat udara negara (state aircraft). Walapun Indonesia sudah mempunyai peraturan khusus yang mengatur tentang pengoperasian drone yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan melalui Peraturan Mentri No. 90 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia, namun belum mengatur aspek tanggung jawab dalam pengoperasian drone. Penelitian ini mengkaji implementasi peraturan menteri perhubungan tersebut berdasarkan hukum udara Internasional khususnya dalam aspek tanggung jawab yang timbul dalam pengoperasian drone. Metode pendekatan yang dilakukan didalam penelitian ini adalah yuridis normatif sedangkan menurut sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah aspek tanggung jawab yang harus diterapkan dalam peraturan drone, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan aspek tanggung jawab dikaitkan dengan hukum Internasional yang berlaku tentang asas tanggung jawab dan teori-teori hukum lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa drone dapat diklasifikasikan sebagai pesawat udara negara (state aircraft) yang tunduk kepada peraturan nasional setiap negara yang mengoperasikan drone. Peraturan Menteri No. 90 Tahun 2015 Tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak menjadi dasar hukum pengguna drone di Indonesia yang merupakan implementasi dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Chicago 1944. Namun peraturan ini belum mengatur aspek tanggung jawab dalam pengoperasian drone.