Law No. 20 Year 2002 on the protection of the child as amended by Act No. 35-year 2014 on the protection of Children has not been impacted significantly to the decrease in the level of crimes against children. Proven by still rampant crime against child exploitation in particular street children, employed as an adult even as a vagrant and beggar by the irresponsible people, that give a bad impact for the future of street children. This research is a normative research with descriptive empirical approach, using primary data and secondary data compiled systematically. The purpose of this research is to know and understand the rule of Law Against the perpetrators of the crime syndicate in terms of child exploitation Act No. 21 of the year 2007 on trade Person juncto Act No. 35-year 2014 About protection of Children who are victims of exploitation. The results showed a lack of understanding of the community and law enforcement related legislation against criminal acts involving children in Indonesia, it is becoming an obstacle in law enforcement. The number of rules governing child does not make the number of children who are victims of exploitation are reduced, even numbers tend to increase. Thus it is necessary to the State's role in the implementation of child protection, so that children in Indonesia including street children are protected from exploitation and violence.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat kejahatan terhadap anak. Terbukti dengan masih maraknya tindak pidana eksploitasi terhadap anak khususnya anak jalanan, yang dipekerjakan layaknya orang dewasa bahkan dijadikan sebagai gelandangan dan pengemis oleh para pelaku yang tidak bertanggung jawab, yang memberikan dampak buruk bagi masa depan anak jalanan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan empiris bersifat deskriptif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang disusun secara sistematis. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Dan Memahami Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Sindikat Eksploitasi Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana yang melibatkan anak di Indonesia, hal ini menjadi kendala dalam penegakan hukum. Banyaknya peraturan yang mengatur tentang anak tidak membuat jumlah anak yang menjadi korban eksploitasi berkurang, bahkan jumlahnya cenderung meningkat. Maka dari itu diperlukan adanya peran Negara dalam penyelenggaraan perlindungan anak,  agar anak-anak di Indonesia termasuk anak jalanan terlindung dari eksploitasi dan tindak kekerasan.