Law enforcement in the context of eradicating corrupt crime is done extraordinarily with various changes in terms of legal substance and legal institution. The spirit in law enforcement efforts of corruption, need to pay attention to the laws and regulations, rights owned by suspects, and rights Human nature. The Supreme Court Decision Number No.545 K / Pid.Sus / 2013 on behalf of Miranda Swaray Goeltom who impose 3 years imprisonment reap the pros and cons among the community. This can be seen from one of the indictments of the public prosecutor (an alternative) containing charges that have been expired. The purpose of this study is to examine and understand the legal efforts of convicted parties to improve the decision and the reasons and considerations of the Panel of Supreme Court Judges in the decree of No.545 K / Pid.Sus / 2013. The research method in this thesis is analytical descriptive and using normative juridical research method. Data collection techniques were obtained through literature study by conducting an in-depth study of secondary data covering primary legal materials, secondary law materials, tertiary legal materials. Then the whole data is analyzed normatively qualitative. From this research, it was concluded that the defendant in the defense memo on the cessation examination believed that judge fact had erred and misapplied the law because the prosecutor's charges against the Corruption Eradication Commission regarding Article 13 of the Corruption Act had expired, At least the authors had researched from several Aspects of the terms of the indictment and the principles of good legislation. Both aspects have been violated because objectively should the indictment that has entered the expiration can not be executed anymore because passing the time and the sound legal basis which is considered by the judge on the expiration violate the principle of clarity of the formula according to Law Number 12 of 2011 on the Formation of Legislation.Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara luar biasa yaitu dengan berbagai perubahan dari segi substansi hukum maupun institusi hukum.Semangat dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, perlu memerhatikan peraturan perundang-undangan, hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, dan hak asasi manusia. Putusan Mahkamah Agung Nomor No.545 K/Pid.Sus/2013 atas nama Miranda Swaray Goeltom yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu surat dakwaan jaksa penuntut umum (bersifat alternatif) mengandung dakwaan yang telah daluwarsa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami upaya hukum pihak terpidana untuk memperbaiki putusan serta alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan  No.545 K/Pid.Sus/2013. Metode penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis, dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diproleh melalui studi kepustakaan dengan melakukan pengkajian secara mendalam terhadap data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Kemudian keseluruhan data yang dianalisis secara normatif kualitatif.  Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa Pihak terdakwa dalam nota pembelaan pada pemeriksaan tingkat kasasi meyakini bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pasal 13 Undang-Undang Tipikor sudah Daluwarsa, Setidaknya penulis telah meneliti dari beberapa aspek yaitu mengenai syarat surat dakwaan dan asas peraturan perundang-undangan yang baik. Kedua aspek tersebut telah dilanggar karena secara objektif seharusnya dakwaan yang telah memasuki daluwarsa tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya dan bunyi dasar hukum yang dijadikan pertimbangan oleh hakim mengenai daluwarsa melanggar asas kejelasan rumusan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.