The role of the forensic autopsy is the evidence in the judiciary, the forensic autopsy issued by the forensic medical scientist in visum et repertum when asked by the investigator to assist the investigation process. Refers on the Article no. 133 Paragraph (1) of the Criminal Code Procedures, that states “in the case of an investigator for the court's interest in handling a victim, whether injured, poisoned or dead suspected to be a criminal offense, he can request for the expert information from judicial medical expert or physician and / or other experts”. The methodology of research used by normative juridical specification that is approach based on main legal material by studying legal theories of Article 133 paragraph (1) Criminal Codes Procedure related by role of forensic autopsy in court. This study is descriptive analysis that has function to obtain a comprehensive and systematic case by legal theories and practice of law implementation concerning the role of forensic autopsy associated with child abuse that led to death.The results revealed on the case of decision No.102 / Pid.B / 2013 / PN.Unh that has didn’t used forensic autopsy for the victim case of Ansar, so the result of case is not clear according to the author's analysis because the causes death of Ansar victims are not knowing.Peran otopsi forensik sejatinya adalah alat bukti pendukung dalam peradilan, dimana dikeluarkan oleh saksi ahli ilmu kedokteran forensik dalam bentuk visum et repertum bilamana diminta oleh penyidik untuk membantu proses penyelidikan. Sebagaimana Pasal 133 ayat (1) KUHAP menyebutkan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati diduga kerena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainya. Metode pendekatan menggunakan spesifikasi yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori hukum Pasal 133 ayat (1) KUHAP dihubungkan dengan peran otopsi forensik dalam peradilan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalah tentang peran autopsi forensik yang dihubungkan dengan penganiayaan anak yang menyebabkan kematian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pada kasus putusan No.102/Pid.B/2013/PN.Unh tidak dilakukanya otopsi forensik terhadap korban meninggal Ansar, sehingga kasus tersebut tidak jelas menurut analisa penulis karena penyebab kematian korban Ansar tidak diketahui. Walaupun otopsi forensik hanya alat bukti pembantu, seharusnya tetap dilakukan sehingga penyebab kematian korban Ansar diketahui.