Universitas Islam Bandung Repository

Pertanggungjawaban Pidana bagi Tukang Gigi yang Melakukan Pekerjaan di Luar Kewenangannya Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012

Show simple item record

dc.contributor Fakultas Hukum
dc.creator Adawiah, Sarah Cholpiah
dc.creator Sambas, Nandang
dc.date 2020-08-25
dc.date.accessioned 2021-03-15T03:33:03Z
dc.date.available 2021-03-15T03:33:03Z
dc.identifier http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/23949
dc.identifier 10.29313/.v6i2.23949
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/28256
dc.description Abstract. The dentist is one of the traditional medicine that still exist today and made alternative medicine by the people of Indonesia. The issuance of Constitutional Court’s Decree Number 40/PUU-X/2012 became the beginning of the re-practice permit of the dentist after previously licensing of the dentist was revoked for contrary to law No. 29 of 2004 on medical Practice. After the The issuance of the Constitutional Court Decree No. 40/PUU-X/2012, the Regulation on the authority of the dentist through Indonesian Ministry of Health Regulation number 39 year 2014 about coaching, supervision and licensing, the job of the dentist.  This study aimed at investigating and analyzing the uncertified dentist’s authority and crime liability for committing abuse post the issuance of Constitutional Court’s Decree Number 40/PUU-X/2012.The research method used is to use normative juridical method of approach, and to use the analytical descriptive writing specifications and use data collection techniques consisting of literature research i.e. primary legal material, secondary legal material, tertiary legal material, and using data analysis method i.e. qualitative analysis and draw conclusions using deductive methods.The results of this study concluded that the post-inception Constitutional Court ruling No. 40/PUU-X/2012 dentists have a legal position back and are allowed to practice with the main requirement of having permission. For the dentist who does the job outside of his authority, if such negligence results in a person's wounds, severe defects even die then imposed chapters 359, 360, 361. While according to regulation of the Minister of Health No. 39 year 2014 about coaching. Supervision, and licensing of the dentist work.Key word: Crime liability, Dentist, Constitutional Court’s Decree Number 40/PUU-X/2012  Abstrak. Tukang gigi merupakan salah satu pengobatan tradisional yang masih ada hingga saat ini dan di jadikan pengobatan alternatif  oleh masyarakat Indonesia. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 40/PUU-X/2012 menjadi awal di berikannya izin praktik kembali tukang gigi setelah sebelumnya perizinan tukang gigi dicabut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 maka di keluarkan regulasi mengenai  kewenangan dari tukang gigi melalui Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.Yang Menjadi permasalahan adalah bagaimana kedudukan hukum tukang gigi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 dan bagaimana pertanggungjawaban pidana tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar kewenangannya setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier,dan metode analisis data yaitu analisis kualitatif  menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 tukang gigi mempunyai kedudukan hukum kembali dan diizinkan praktik dengan syarat utama yaitu mempunyai izin. Bagi tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar kewenangannya, apabila kelalaiannya tersebut mengakibatkan seseorang luka,cacat berat bahkan mati maka dikenakan pasal 359, 360, 361. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 39 Tahun 2014 tentang pembinaan. Pengawasan, dan perizinan pekerjaan tukang gigi.Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Tukang gigi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012
dc.format application/pdf
dc.language eng
dc.publisher Universitas Islam Bandung
dc.relation http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/23949/pdf
dc.rights Copyright (c) 2020 Prosiding Ilmu Hukum
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 6, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2020); 672-675
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 6, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2020); 672-675
dc.source 2460-643X
dc.source 10.29313/.v6i2
dc.subject Ilmu Hukum
dc.subject Pertanggungjawaban pidana, Tukang gigi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012
dc.title Pertanggungjawaban Pidana bagi Tukang Gigi yang Melakukan Pekerjaan di Luar Kewenangannya Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type Peer-reviewed Article
dc.type Kualitatif


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Sp - Ilmu Hukum [914]
    Koleksi skripsi ringkas dalam format artikel Fakultas Hukum

Show simple item record

Search Unisba Repository


Browse

My Account