Universitas Islam Bandung Repository

Implementasi Penegakkan Hukum Pada Faktor Terjadinya Penebengan Liar Hutan Lindung Pangandaran Ditinjau dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Show simple item record

dc.contributor
dc.creator Gumilar, Agam
dc.date 2021-01-19
dc.date.accessioned 2021-03-15T03:33:16Z
dc.date.available 2021-03-15T03:33:16Z
dc.identifier http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/25141
dc.identifier 10.29313/.v7i1.25141
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/28272
dc.description Abstract. The results of the research are forestry crime (illegal logging) is an event that has occurred / is / will occur in the form of an act of violating prohibitions or obligations with the threat of criminal sanctions in Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction (P3H) for anyone which is unlawfully breaking it. In practice, illegal logging occurs in the protected forest area of Pangandaran Regency, as a location that has an important function for the survival of the community, because the area is a water catchment area for irrigation in rice fields, tourism arenas, drinking water, and other needs. The causes of illegal logging in the protected forest area of Pangandaran Regency are: Land disputes, weak law enforcement and forest monitoring, and lack of public awareness. The application of criminal sanctions against offenders of illegal logging in the protected forest area of Pangandaran Regency is regulated in Article 82 paragraph (1) and (2), Article 94 paragraph (1) of Law No. 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction in cases involving the author is researching that the perpetrators of illegal logging in the protected forest area of Mount Peuteung and Gunung Porang have not been found, so the sanction cannot be applied. Efforts to tackle the occurrence of criminal acts of illegal logging in the protected forest area of Pangandaran Regency by making three efforts, namely pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive measures.Abstrak. Hasil dari penelitian yaitu Tindak pidana bidang kehutanan (pembalakan liar) merupakan suatu peristiwa yang telah/sedang/akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Dalam praktek terjadi pembalakan liar di kawasan hutan lindung kabupaten pangandaran, sebagai lokasi yang memiliki fungsi penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat, karena daerah tersebut merupakan daerah resapan air untuk pengairan di lahan persawah, arena wisata, air minum, dan kebutuhan lainnya. Yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembalakan liar di kawasan hutan lindung Kabupaten Pangandaran yaitu: Sengketa lahan, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan hutan, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar tindak pidana pembalakan liar di kawasan hutan lindung Kabupaten Pangandaran diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2), Pasal 94 ayat (1) Undang–Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam kasus yang penulis teliti pelaku pembalakan liar di kawasan hutan lindung gunung peuteung dan gunung porang belum di temukan maka sanksi tersebut tidak dapat diterapkan. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pembalakan liar di kawasan hutan lindung Kabupaten Pangandaran dengan melakukan tiga upaya, yaitu upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif.
dc.format application/pdf
dc.language eng
dc.publisher Universitas Islam Bandung
dc.relation http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/25141/pdf
dc.rights Copyright (c) 2021 Prosiding Ilmu Hukum
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 7, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2021); 494-499
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 7, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2021); 494-499
dc.source 2460-643X
dc.source 10.29313/.v7i1
dc.subject Ilmu Hukum
dc.subject Tindak Pidana, Pembalakan Liar, Hutan Lindung pangandaran
dc.title Implementasi Penegakkan Hukum Pada Faktor Terjadinya Penebengan Liar Hutan Lindung Pangandaran Ditinjau dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type Peer-reviewed Article
dc.type kualitatif


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Sp - Ilmu Hukum [914]
    Koleksi skripsi ringkas dalam format artikel Fakultas Hukum

Show simple item record

Search Unisba Repository


Browse

My Account