Universitas Islam Bandung Repository

Pertanggung Jawaban Travel Umrah Atas Tertundanya Keberangkatan Jamaah Akibat Kebijakan Pemerintah Arab Saudi Terkait Pencegahan Virus Corona Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Show simple item record

dc.contributor
dc.creator AdiMulyana, Rifki Aka
dc.creator Ramli, Tatty Aryani
dc.date 2021-01-19
dc.date.accessioned 2021-03-15T03:34:16Z
dc.date.available 2021-03-15T03:34:16Z
dc.identifier http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/25028
dc.identifier 10.29313/.v7i1.25028
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/28416
dc.description Abstract. Umrah is the desire of every Muslim to do it other than Hajj so it is very important in Islam. The corona virus pandemic has an impact on prospective Umrah pilgrims, especially the Indonesian State and was strengthened by Saudi Arabia issuing a corona virus prevention policy which suspends visas so that it closes access for Umrah pilgrims. Travel is hindered from carrying out its obligations so that the pilgrims are postponed from leaving, which according to consumer protection law suffers losses because they do not get the rights that have been paidThe purpose of this research is to find out whether the Saudi Arabian government policy can be stated as a force majeure condition, and to find out how the responsibility of Umrah travel for the delayed departure of Umrah pilgrims in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.The method used in this study uses a normative juridical method which emphasizes the use of secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary law. The analysis descriptive research specification is in the form of analyzing applicable legal provisions and analyzed using relevant theories with consumer protection.The research result shows that travel cannot fulfill its achievement due to unexpected circumstances so that travel is included in the objective force majeure. The implementation of the responsibilities as stipulated in the UUPK has been carried out by travel, the implementation of responsibility for Umrah travel is not compensation but rather risk sharing in the form of refunds or rescheduling.Abstrak. Umrah merupakan keinginan setiap orang muslim untuk melaksanakannya selain haji sehinggga merupakan hal yang sangat penting dalam agama islam. Pandemi virus corona berdampak pada calon jamaah umrah khususnya Negara Indonesia dan diperkuat dengan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan pencegahan virus corona yang menangguhkan visa sehingga menutup akses bagi para jamaah umrah. Travel terhalang melakukan kewajibannya sehingga jamaah ditunda keberangkatannya yang menurut hukum perlindungan konsumen menderita kerugian karena tidak mendapatkan hak sesuai dengan yang telah dibayarkan.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah Arab Saudi dapat dinyatakan sebagai keadaan force majeure, dan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban travel umrah atas tertundanya keberangkatan jamaah umrah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang ditekankan pada penggunaan data sekunder berupa hukum primer, sekunder, dan tersier. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis berupa penganalisaan ketentuan hukum yang berlaku dan di analisis menggunakan teori yang relevan dengan perlindungan konsumen.Hasil penelitian bahwa travel tidak dapat memenuhi prestasinya karena keadaan yang tidak diduga sebelumnya sehingga travel termasuk ke dalam force majeure objektif. Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam UUPK telah dilaksanakan oleh travel, implementasi pertanggung jawaban travel umrah bukan ganti rugi melainkan pembagian risiko dalam bentuk pengembalian uang atau penjadwalan ulang. 
dc.format application/pdf
dc.language eng
dc.publisher Universitas Islam Bandung
dc.relation http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/25028/pdf
dc.rights Copyright (c) 2021 Prosiding Ilmu Hukum
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 7, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2021); 275-277
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 7, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2021); 275-277
dc.source 2460-643X
dc.source 10.29313/.v7i1
dc.subject Ilmu Hukum
dc.subject Kata kunci : perlindungan konsumen, tanggung jawab, keadaan memaksa
dc.title Pertanggung Jawaban Travel Umrah Atas Tertundanya Keberangkatan Jamaah Akibat Kebijakan Pemerintah Arab Saudi Terkait Pencegahan Virus Corona Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type Peer-reviewed Article
dc.type kualitatif


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Sp - Ilmu Hukum [914]
    Koleksi skripsi ringkas dalam format artikel Fakultas Hukum

Show simple item record

Search Unisba Repository


Browse

My Account