Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Dalam Industri Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Konvensi Ilo Nomor 182 Tentang Pelanggaran Mengenai Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Abstract

Anak sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Permasalahan anak yang paling mendasar dan banyak disoroti oleh banyak pihak adalah masalah pekerja anak. Anak-anak dilarang bekerja. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pekerja anak adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, Fenomena pekerja anak yang terjadi saat ini dalam industri rumah tangga kota bandung merupakan suatu pemandangan yang harus dibenahi karna pengaturan hukum yang membahas mengenai perlindungan tenaga kerja anak sudah sangat jelas, namun dilihat dari kenyataanya peraturan yang dibuat sangat jauh berbeda dengan apa yang sudah terjadi pada saat sekarang ini. Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang bertujuan untuk meneliti masalah yang sudah ada dan ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku. Dan bersifat deskripsi analitis, untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh serta memaparkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan pelaksanaanya yang menyangkut permasalahnnya. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam Industri Rumah Tangga Roti tidak seuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan masih kurangnya tindakan pengawasan yang diambil oleh pemerintah.