Tanggung Jawab PT X Terhadap Rumah Bersubsidi Dibawah Standar Sebagai Produk Cacat Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.

Abstract

Kelayakan tempat tinggal atau hunian menjadi aspek penting yang harus di perhatikan dalam perumahan. Perumahan atau rumah yang layak huni akan berdampak kepada kenyamanan keamananan dan kesehatan yang akan dirasakan oleh konsumen. Akan tetapi pembanguanan perumahan yang tidak layak masih terus terjadi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan regulasi tentang standar kualitas rumah bersubsidi berdasarkan undang undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan kawasan pemukiman dan pengaturan mengenai tanggung jawab PT X atas produk cacat menurut undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. dan mengetahui implementasi standar kualitas rumah bersubsidi diterapkan oleh PT X dan pertanggung jawabannya kepada konsumen Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti dan atau bahan pustaka yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perumahan Kawasan Dan Pemukiman dan berbagai literatur.Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis berupa penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan dengan perlindungan konsumen dan Perumahan Kawasan Pemukiman. Dan Metode teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan library research dan studi lapangan berupa bahan hokum primer, hokum sekunder dan hokum tertier. Metode analisis yang digunakan dengan cara deskriptif kualitatif Hasil penelitian peraturan mengenai standar kualitas perumahan dan tanggung jawab. peraturan ini sudah memadai untuk menjamin ketertiban, kepastian hukum dan keadilan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen perumahan. Standar kualitas perumahan yang memenuhi syarat kriteria rumah layak huni sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UUPERKIM, PERMEN dan UUPK, PT X masih belum melaksanakannya dengan baik. Pelaksanaan Tanggung Jawab sebagaimana diatur dalam UUPK juga tidak sama sekali dilaksanakan oleh PT X.