Penempatan Pekerja Wanita Sebagai Sopir Truk Di Pt Freeport Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Abstract

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum termasuk juga kedalam perlindungan hukum bagi pekerja wanita. Penempatan tenaga kerja wanita di Indonesia memiliki berbagai kepentingan ditinjau dari segi kepentingan tenaga kerjanya itu sendiri yaitu merupakan hak untuk mendapatkan pekerjaan, maupun kepentingan bagi pemerintah sebagai penyelenggara program penempatan tenaga kerja. Di Indonesia didapati penempatan tenaga kerja wanita sebagai sopir truk yaitu pada PT Freeport Indonesia, meskipun pekerjaan yang dijalani berdasarkan kemampuannya namun terdapat resiko yang sangat tinggi dalam pelaksanaan pekerjaannya. Dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Didapati juga Kep MEN Nomor 224/MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/buruh perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00. Metode dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang melakukan pendekatan masalah dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, literatur, serta pendapat ahli mengenai penempatan pekerja wanita sebagai sopir truk di PT Freeport Indonesia serta melakukan wawancara dengan salah satu pekerja wanita sebagai sopir truk di PT Freeport Indonesia. Dalam menganalisis data penulis menggunakan analitis kualitatif, yaitu suatu analisis data yang menjelasakan secara tepat kemudian di analisa untuk memperoleh kejelasan masalah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pekerja wanita sebagai sopir truk di PT Freeport Indonesia mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam Program Kerja Bersama Perusahaan yang telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 35 ayat (3). Penempatan tenaga kerja wanita sebagai sopir truk di PT Freeport Indonesia melanggar Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 karena perbedaan fisik yang dimiliki oleh tenaga kerja wanita dan tenaga kerja pria, pekerjaan wanita sebagai sopir truk termasuk kedalam pekerjaan berat yang memiliki resiko tinggi yang akan dialami oleh pekerja wanita tersebut.