Studi Komparatif Tahapan Perencanaan Pembangunan Perdesaan Di Indonesia Dan Malaysia (Studi Kasus: Desa Alamendah, Kabupaten Bandung-Indonesia Dan Desa Peruas, Pahang-Malaysia)

Abstract

Pertumbuhan wilayah perkotaan yang sangat pesat menimbulkan isu signifikan yang ikut berpengaruh dalam pengembangan kawasan perdesaan. Isuisu strategis pembangunan desa di Indonesia dan Malaysia adalah kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan ekonomi masyarakat desa; keterbatasan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum, masih rendahnya keberdayaan masyarakat perdesaan, belum optimalnya tata kelola desa dan peran kelembagaan desa dalam perencanaan dan pembangunan desa, belum optimalnya penataan ruang kawasan perdesaan, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan lingkungan hidup, keterbatasan ketersediaan infrastruktur dalam membuka keterisolasian daerah perdesaan dan mendorong keterkaitan Desa- Kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan pembangunan perdesaan di Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan format desain deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi berbagai fenomena yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model atau gambaran tentang kondisi atau fenomena tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur maupun mendalam (in-depth interview), dan studi literatur yang di fokuskan pada eksplorasi berbagai literatur terkait. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi dan interpretatif. Metode triangulasi berpijak pada validitas temuan-temuan dan tingkat kepercayaan. Analisa data bersifat induktif, hasil dari penelitian bersifat makna daripada generalisasi. Tahapan Perencanaan Pembangunan Perdesaan di Indonesia dan Malaysia pada dasarnya tidak jauh berbeda, kedua negara masing-masing memiliki karakteristik dan ciri-ciri tersendiri dalam perumusan perencanaan pembangunan perdesaan di negaranya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Indonesia mendefinisikan perencanaan pembangunan perdesaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Malaysia mendefinisikan perencanaan pembangunan perdesaan menurut Akta 172 Tentang Perancangan Bandar dan Desa 1976 berupa Pelan Tindakan Desa (PTD). Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai model analisis bagi para pengambil kebijakan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah.