Universitas Islam Bandung Repository

Mekanisme dan Hambatan Penyampaian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Indragiri Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis Kepada Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor
dc.creator Jayawinata, Dicky Aria
dc.creator Hidayat, Asyhar
dc.date 2016-08-09
dc.date.accessioned 2019-09-10T01:29:56Z
dc.date.available 2019-09-10T01:29:56Z
dc.identifier http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/3558
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20481
dc.description Berdasarkan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 huruf 1, desa diberikan pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kepentingan masyrakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik diperlukan pertanggungjawaban kepala desa sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat berkewajiban untuk melaporkan penyelenggaraan pemerintahaan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepemimpinanya kepada wakil masyarakat desa yang tergabung dalam wadah BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh kemudian di analisis secara normative kualitatif . Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan.Under the provisions of Law No. 6 of 2014 Article 1 point 1, the village is given a sense as a legal community unit which has borders with the authority to regulate and manage their own affairs, the interests of society, and based on community initiatives, the right of origin, and / or customary rights recognized and respected in the governance system of the Republic of Indonesia. In the village good governance required village heads as an arm of the State are close to the people obliged to report on the implementation of the village governance as a form of its leadership to the rural community representatives who are members of the container BPD (Village Consultative Body). This research used normative juridical research using secondary data made from primary and secondary law. The data obtained and analyzed in qualitative normative. Data collected by field studies and literature.
dc.description Berdasarkan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 huruf 1, desa diberikan pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kepentingan masyrakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik diperlukan pertanggungjawaban kepala desa sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat berkewajiban untuk melaporkan penyelenggaraan pemerintahaan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepemimpinanya kepada wakil masyarakat desa yang tergabung dalam wadah BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh kemudian di analisis secara normative kualitatif . Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan.
dc.format application/pdf
dc.language ind
dc.publisher Universitas Islam Bandung
dc.relation http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/3558/pdf
dc.rights Copyright (c) 2016 Prosiding Ilmu Hukum
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 2, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2016); 647-654
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 2, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2016); 647-654
dc.source 2460-643X
dc.subject Proceedings of Law
dc.subject The Village Administration, Village Head, Village Consultative.
dc.subject Ilmu Hukum
dc.subject Pemerintahan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa
dc.title Mekanisme dan Hambatan Penyampaian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Indragiri Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis Kepada Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
dc.title Mekanisme dan Hambatan Penyampaian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Indragiri Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis Kepada Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type Peer-reviewed Article
dc.type qualitative
dc.type Kualitatif


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Sp - Ilmu Hukum [914]
    Koleksi skripsi ringkas dalam format artikel Fakultas Hukum

Show simple item record

Search Unisba Repository


Advanced Search

Browse

My Account