Universitas Islam Bandung Repository

Implikasi Pengaturan Hukum Udara Internasional Tentang Pengelolaan Flight Information Region (FIR) Di Wilayah Udara Indonesia Sektor Kepulauan Natuna Oleh Negara Singapura Dikaitan Dengan Kedaulatan Negara.

Show simple item record

dc.contributor Fakultas Hukum
dc.contributor
dc.creator Lugiantara, Soni Waluya
dc.creator Sunendar, Iman
dc.date 2018-01-19
dc.date.accessioned 2019-09-10T01:29:57Z
dc.date.available 2019-09-10T01:29:57Z
dc.identifier http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/8873
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20490
dc.description Abstract: This research is based on a bilateral agreement between Indonesia and Singapore on the management of Flight Information Region which in turn causes many losses for Indonesia itself as the original owner of a managed area. Which resulted in the impact to all sectors, whether economic, political, state security, or the sovereignty of Indonesia as an independent country.Based on the results of the study of Flight Information Regulations by International law, the mechanisms under which the initial basis of the formation of Flight Information Region are regulated in international conventions, namely the convention of Chicago 1944, especially articles 28, 37, 44, 69 and Annex 11 chapter 2.1.1.Keywords: Flight Information Region, Air Law, International Agreement, State Sovereignty.Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Singapura tentang pengelolaan Flight Information Region dimana yang pada akhirnya menyebabkan banyak kerugian-kerugian bagi Indonesia itu sendiri sebagai pemilik asli suatu wilayah yang dikelola tersebut. Yang mengakibatkan berimbas kepada seluruh sektor, baik ekonomi, politik, keamanan negara, maupun kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Berdasarkan hasil penelitian Pengaturan Flight Information Region secara hukum Internasional dilakukan dengan mekanisme dimana dasar awal pembentukan Flight Information Region diatur dalam konvensi internasional yakni konvensi Chicago 1944, khususnya pasal 28, 37, 44, 69, dan Annex 11 pasal 2.1.1.Kata Kunci: Flight Information Region, Hukum Udara, Perjanjian Internasional, Kedaulatan Negara.
dc.description Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Singapura tentang pengelolaan Flight Information Region dimana yang pada akhirnya menyebabkan banyak kerugian-kerugian bagi Indonesia itu sendiri sebagai pemilik asli suatu wilayah yang dikelola tersebut. Yang mengakibatkan berimbas kepada seluruh sektor, baik ekonomi, politik, keamanan negara, maupun kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui pengaturan Flight Information Region menurut Hukum Udara Internasional. Serta implikasi pengelolaan Flight Information Region di atas Kepulauan Natuna oleh Negara Singapura terhadap kedaulatan Negara Indonesia.
dc.format application/pdf
dc.language eng
dc.publisher Universitas Islam Bandung
dc.relation http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/8873/pdf
dc.relation http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/downloadSuppFile/8873/1541
dc.rights Copyright (c) 2018 Prosiding Ilmu Hukum
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 4, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2018); 222-228
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 4, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2018); 222-228
dc.source 2460-643X
dc.subject Ilmu Hukum
dc.subject Flight Information Region, Hukum Udara, Perjanjian Internasional, Kedaulatan Negara.
dc.subject Ilmu Hukum; Hukum Internasional; Hukum Udara;
dc.subject Flight Information Region, Hukum Udara, Perjanjian Internasional, Kedaulatan Negara.
dc.title Implikasi Pengaturan Hukum Udara Internasional Tentang Pengelolaan Flight Information Region (FIR) Di Wilayah Udara Indonesia Sektor Kepulauan Natuna Oleh Negara Singapura Dikaitan Dengan Kedaulatan Negara.
dc.title Implikasi Pengaturan Hukum Udara Internasional tentang Pengelolaan Flight Information Region (FIR) di Wilayah Udara Indonesia Sektor Kepulauan Natuna oleh Negara Singapura Dikaitan dengan Kedaulatan Negara.
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type Peer-reviewed Article
dc.type Kualitatif
dc.type metode yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum dengan cara penelitian terhadap inventarisasi hukum positif.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Sp - Ilmu Hukum [914]
    Koleksi skripsi ringkas dalam format artikel Fakultas Hukum

Show simple item record

Search Unisba Repository


Advanced Search

Browse

My Account