Universitas Islam Bandung Repository

Analisis terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor
dc.creator Basri, Taryadi
dc.creator Firman Z, Chepi Ali
dc.date 2017-01-23
dc.date.accessioned 2019-09-10T01:29:57Z
dc.date.available 2019-09-10T01:29:57Z
dc.identifier http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/5491
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20491
dc.description Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006, pemerintah aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satunya penerapan nilai-nilai syariat Islam kepada masyarakat setempat berdasakan qanun.. Pemerintah aceh sendiri telah mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Permasalahan yang timbul dalam qanun jinayat ini yaitu adanya kekhawatiran tidak adanya kepastian hukum dalam penerapanya, dikarenakan adanya unsur pertentangan antara substansi qanun jinayat dengan KUHP dan KUHAP sebagai induk hukum pidana nasional. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis dengan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan melalui bahan tertulis yang relevan dengan masalah ini. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: dalam konsep negara kesatuan, qanun jinayat dipersamakan dengan peraturan daerah lainya, akan tetapi, dalam uu pemerintahan aceh, qanun hanya sejenis peraturan daerah. Terdapat dua jenis hukum pidana di aceh yakni hukum pidana indonesia dan hukum jinayat yang disahkan oleh pemerintah aceh. Selain itu dalam pengaturan qanun jinayat belum mereduksi ketentuan dalam KUHP dan KUHAP, seperti adanya penerapan sanksi cambuk yang tidak diatur dalam KUHP serta adanya alat bukti sumpah dalam jarimah zina yang tidak dikenal dalam alat bukti hukum acara pidana. Based on  Law No. 11 of  2006, Aceh government was given some special authority in take care of  its  area. One of  the application of  syariat  Islam values  to  local society based on  qanun. Aceh government itself had issued Qanun Aceh No. 6 of  2014 on Jinayat Law. Problems arising from jinayat Qanun is concerned there is no legal certainty in its application. Because there is an element of contradiction between the substance qanun jinayat with the Criminal Code and criminal code procedure as the parent of national law. Research method use analytical descriptive with an approach juridical normative. The data used is secondary data, then data collection technique used is study of literature collection through the written material that relevant with this problem. From this study we concluded that: the concept of a unitary state, Qanun Jinayat equated with other local regulations, however, in Aceh government legislation, qanun just kind of local regulations. There are two kind of criminal law in Aceh, Indonesian criminal law and jinayat law which is ratified by Aceh government. Other than that,in regulating the Qanun Jinayat not reduction provisions in criminal code and criminal procedure code. such as, the implementation of sanctions whip that is not regulated in the Criminal Code and their vows in jarimah evidence of adultery, which is not recognized in the evidence of criminal procedure code.
dc.description Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006, pemerintah aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satunya penerapan nilai-nilai syariat Islam kepada masyarakat setempat berdasakan qanun.. Pemerintah aceh sendiri telah mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Permasalahan yang timbul dalam qanun jinayat ini yaitu adanya kekhawatiran tidak adanya kepastian hukum dalam penerapanya, dikarenakan adanya unsur pertentangan antara substansi qanun jinayat dengan KUHP dan KUHAP sebagai induk hukum pidana nasional. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis dengan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan melalui bahan tertulis yang relevan dengan masalah ini. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: dalam konsep negara kesatuan, qanun jinayat dipersamakan dengan peraturan daerah lainya, akan tetapi, dalam uu pemerintahan aceh, qanun hanya sejenis peraturan daerah. Terdapat dua jenis hukum pidana di aceh yakni hukum pidana indonesia dan hukum jinayat yang disahkan oleh pemerintah aceh. Selain itu dalam pengaturan qanun jinayat belum mereduksi ketentuan dalam KUHP dan KUHAP, seperti adanya penerapan sanksi cambuk yang tidak diatur dalam KUHP serta adanya alat bukti sumpah dalam jarimah zina yang tidak dikenal dalam alat bukti hukum acara pidana.
dc.format application/pdf
dc.language ind
dc.publisher Universitas Islam Bandung
dc.relation http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/5491/pdf
dc.rights Copyright (c) 2017 Prosiding Ilmu Hukum
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 3, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2017); 90-97
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 3, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2017); 90-97
dc.source 2460-643X
dc.subject Law
dc.subject Aceh, Qanun Jinayat, KUHP & KUHAP, syariat Islam
dc.subject Ilmu Hukum dan Hukum Pidana
dc.subject Aceh, Qanun Jinayat, KUHP & KUHAP, Syariat Islam
dc.title Analisis terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
dc.title Analisis terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type Peer-reviewed Article
dc.type Qualitative
dc.type Kualitatif


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Sp - Ilmu Hukum [914]
    Koleksi skripsi ringkas dalam format artikel Fakultas Hukum

Show simple item record

Search Unisba Repository


Advanced Search

Browse

My Account