Polygamy is one form of marriage practiced by the peoples in the past. Polygamy is a marriage by having multiple wives at the same time. Islam came not prohibit polygamy but set it. Prophet Muhammad also did practice polygamy even have nine wives. This is the sunnah khususiyyah of the Prophet that should not be imitated by his people. In Indonesia, polygamous marriage is also practiced by some Islamic societies. A husband who wants polygamy goes through the Religious Courts. The court allowed the right to determine whether polygamy after seeing and checking the terms of the submission of permit polygamy. Bandung Religious Courts as court is in the city of Bandung, to investigate and prosecute cases that presented to him, including polygamy. In 2012, Bandung Religious Court issued a decision with the case number 1652/Pdt.G/2012/PA.Bdg. Bandung Religious Court verdict with the case number on the application for permit polygamy, the Applicant filed permit polygamy on the grounds wife cannot give birth to offspring. Composer conducting research with the subject matter of how the implementation of the permission for polygamy under Law No. 1 Year 1974 on Marriage and Islamic Law Compilation linked to Bandung Religious Court Decision No. 1652/Pdt.G/2012/PA.Bdg and remedy what can be done the wife in the event of unfair treatment of her husband. The method used is the method of research is descriptive analytical specifications. The approach used is normative. Stage of research is field research and library research are secondary data includes primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. The data collection technique used is the study of documents or literature and interviews. Analysis of the data used is normative juridical qualitative. The reasons put forward by the applicant in Bandung Religious Court Decision No.1652/Pdt.G/2012/PA.Bdg the reasons contained in the Marriage Law. Consideration of the judge who is the fulfillment of the terms used either cumulative or alternative requirements. If the Applicant does not meet any of the terms of alternatives, judges decide to use Article 3 (2) of Law No. 1 of 1974 on Marriage, namely, "The court may grant permission to a husband to a wife of more than one if desired by the parties concerned" as well as taking into account the benefit.Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang telah dipraktekkan oleh umat-umat terdahulu. Poligami adalah sebuah perkawinan dengan memiliki beberapa isteri dalam waktu bersamaan. Islam datang tidak melarang poligami namun mengaturnya. Rasulullah SAW pun melakukan praktek poligami bahkan mempunyai sembilan orang isteri. Hal ini merupakan sunnah khususiyyah Nabi yang tidak boleh ditiru oleh umatnya. Di Indonesia, perkawinan poligami juga dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Islam. Seorang suami yang ingin poligami harus melalui Pengadilan Agama. Pengadilan berhak menentukan boleh atau tidaknya poligami setelah melihat dan memeriksa syarat-syarat pengajuan izin poligami. Pengadilan Agama Bandung sebagai Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah Kota Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, termasuk poligami. Pada tahun 2012, Pengadilan Agama Bandung mengeluarkan putusan dengan nomor perkara 1652/Pdt.G/2012/PA.Bdg. Putusan Pengadilan Agama Bandung dengan nomor perkara tersebut mengenai permohonan izin poligami, Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Penyusun mengadakan penelitian dengan pokok masalah bagaimana pelaksanaan izin poligami berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 1652/Pdt.G/2012/PA.Bdg dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan pihak isteri dalam hal terjadinya perlakuan tidak adil suami. Adapun metode yang digunakan adalah metode spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Tahap penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah yuridis normatif kualitatif. Alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung No.1652/Pdt.G/2012/PA.Bdg merupakan alasan-alasan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan. Pertimbangan hakim yang digunakan adalah pemenuhan terhadap syarat baik kumulatif maupun syarat alternatif. Bila Pemohon tidak memenuhi salah syarat alternatif, hakim memutus menggunakan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” demikian juga dengan mempertimbangkan kemaslahatan.