Marriage is one of the gates to enter a new life for a man with a woman, that domestic life. All official religions in Indonesia saw marriage as a sacred, so it is not surprising that religion, tradition or customs of society, and also the modern state institutions governing marriage prevailing in the society. But there are still marriage polyandry in Indonesia even though the marriages were not allowed by the laws of Indonesia. Based on the exposure before then will be analyzed on the legal status of marriage a woman who has two husbands in Act No. 1 of 1974 About Marriage (Marriage Act) and the Compilation of Islamic Law as well as the legal consequences of marriage a woman who has two husbands according to the Marriage Law No. 1 1974 (Law on Marriage) and the Compilation of Islamic Law. The approach used in this thesis is normative and specification of research results by descriptive analysis to investigate and secondary data in the form of legal sources about marriage and materials literature related to know and understand about the legal status of marriage a woman who has two husbands. Research phase authors use library research methods that retrieve data from the literature were used to search for concepts, theories, opinions, or discovery that are close to the subject matter of this research. Data analysis methods used by the author using qualitative juridical guided by the Legislation. Based on research by the author, it is known that the woman who practice polyandry marital status is not regulated in the Marriage Law explicitly but only implied that in Article 3 paragraph (1) which contains the "in principle, a man can have only one wife, and a woman can have only a man ". In the compilation of Islamic law is also not set explicitly only implied just that in Article 40 (a) and (b), "forbidden into marriage only between a man and a woman because of certain circumstances: (a) because the woman is still bound up with marriage with another man, (b) a woman who is still in the prescribed period with another man ". So if viewed from any legal basis that the marital status of polyandry is not allowed either by the Marriage Act and in accordance with Islamic Law Compilation. As a result of the practice of polyandry marriage in Indonesia when seen from the Islamic law because the marriages were forbidden in the Qur'an is a prohibited act essentially in the Qur'an Surah An-Nisa: 4 verse 24, while in the Marriage Act refers Article 8 (f) the contents that have a relationship that her religion or other applicable regulations prohibited from marrying in the event of marriage polyandry then the marriage has to be deleted as listed in Article 22, the contents of which marriage can be canceled if the parties do not meet the requirements for to mate and Article 71 (b) the contents of which turned out to women who marry later are known to be the wife of another man who mafqud. The basis for the Panel of Judges to decide this case.Perkawinan merupakan salah satu gerbang untuk memasuki kehidupan yang baru bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yaitu kehidupan rumah tangga. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai salah satu yang sakral, sehingga tidak mengherankan jika agama-agama, tradisi atau adat masyarakat, dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat. Akan tetapi masih terdapat perkawian poliandri di Indonesia meskipun perkawinan tersebut tidak diperbolehkan oleh hukum Indonesia. Berdasarkan dari paparan tadi maka akan dianalisis mengenai Status hukum perkawinan wanita yang mempunyai dua suami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam serta akibat hukum perkawinan wanita yang mempunyai dua suami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam.Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi hasil penelitiannya secara deskriptif analisis dengan mengkaji dan meneliti data-data sekunder berupa sumber-sumber hukum tentang perkawinan dan bahan-bahan kepustakaan terkait untuk mengetahui dan memahami tentang status hukum perkawinan wanita yang mempunyai dua suami. Tahap penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu mengambil data dari literature yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yagn erat dengan pokok permasalahan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan penulis menggunakan yuridis kualitatif yang berpedoman pada Perundang-Undangan.Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa Wanita yang melakukan praktik poliandri status perkawinannya tidak diatur di dalam UU Perkawinan secara tersurat tetapi hanya tersirat yaitu dalam Pasal 3 ayat (1) yang berisi “pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang pria”. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak diatur secara tersurat hanya tersirat saja yaitu dalam Pasal 40 huruf (a) dan (b), “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain”. Jadi jika dilihat dari dasar-dasar hukum tersebut maka status perkawinan poliandri tidak diperbolehkan baik menurut UU Perkawinan maupun menurut Kompilasi Hukum Islam.Akibat praktik perkawinan poliandri di Indonesia apabila dilihat dari Hukum Islam maka perkawinan tersebut diharamkan karena di dalam Al-Qur’an merupakan perbuatan yang dilarang dasarnya ada dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa : 4 ayat 24, sementara di dalam UU Perkawinan mengacu pada Pasal 8 (f) isinya yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin apabila terjadi perkawinan poliandri maka perkawinan tersebut harus di batalkan seperti tercantum di dalam Pasal 22 yang isinya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan Pasal 71 (b) yang isinya perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud. Yang menjadi dasar Majelis Hakim untuk memutus perkara ini.